Demi Bandara, Lahan Pertanian Rakyat Kayong Utara Cuma Dihargai Rp1.000 per Meter Persegi

Infrastruktur | DiLihat : 151 | Selasa, 16 November 2021 | 19:31
Demi Bandara, Lahan Pertanian Rakyat Kayong Utara Cuma Dihargai Rp1.000 per Meter Persegi

KAYONG UTARA - Lahan pertanian produktif yang menjadi mata pencaharian sebagian besar warga Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, masuk ke dalam Program Prioritas Pembangunan Bandara Nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Keputusan menteri Perhubungan No KM.  166 Tahun 2019 tentang tatanan Kebandar Udaraan Nasional, menyebutkan bahwa Bandara Sukadana adalah salah satu bandara baru yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Lampiran II A Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 (Tiga) Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru yakni Bandara Sambas, Bandara Singkawang dan Bandara Kayong Utara.

Saat ini, pembangunan Bandara Sukadana Kayong Utara sedang dalam tahap proses pembayaran ganti rugi. Menurut Laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Kayong Utara selaku Ketua Pengadaan Tanah rancana Permbangunan Bandara Sukadana Kayong Utara, Arahan dari Bupati Kayong Utara mengenai Rencana Pembangunan Bandara Kabupaten Kayong Utara (KKU), Pemaparan hasil Penilaian Tim Penilai (Apresial) mengenai harga tanah yang terbagi menjadi 3 (tiga) Kategori;

  1. Tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik/SHM dan terletak di Pinggir Jalan Utama dihargai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah)/m2;
  2. Tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik/SHM tetapi berada dilapis kedua/tidak dijalur Utarna Hanya dihargal Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) /m2;
  3. Tanah yang belum Sertifikat Hak Milik/SHM dihargai Rp.1000 (seribu rupiah)/m2;

Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Citra Duani menyebut pembebasan lahan untuk untuk pembangunan Bandara Sukadana telah mencapai kemajuan. Nilai ganti rugi telah disepakati warga pemilik lahan.

"Alhamdulillah, sudah mencapai kesepakatan dan tahap selanjutnya bisa dilakukan validasi oleh BPN dan menunggu proses eksekusi ganti rugi lahan," kata Citra dihubungi dari Pontianak, Kamis (25/2/2021).

Dia menjelaskan, besaran nilai ganti rugi tanah ditetapkan oleh Tim Penilai Independen (appraisal). Musyawarah pun telah dilakukan sehingga semuanya menerima yang diajukan oleh tim penilai.

"Kami tidak melakukan intervensi terhadap nilai ganti rugi. Hampir seluruhnya menerima. Kami optimistis proses ganti rugi berjalan lancar, sehingga pembangunan Bandara Sukadana segera terealisasi," ujarnya.

Setelah ganti rugi dieksekusi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan membuat sertifikat tanah tersebut untuk kemudian dihibahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk pembangunan bandara.

Sementara itu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kayong Utara, Venita mengatakan, musyawarah dilakukan untuk menetapkan bentuk dan nilai ganti rugi yang diberikan. Dari hasil inventarisir Tim Appraisal terdapat 161 bidang tanah yang telah dinilai dan ada sekitar 20 persennya menggunakan kuasa.

"Untuk kuasa ini kami sudah mempersiapkan teknis tersendiri," tuturnya.

Akan tetapi, apa yang diklaim oleh Bupati Kayong Utara masyarakat telah bermusyawarah dengan masyarakat perihal ganti rugi belum berjalan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Ketika diudang hadir, tidak ada kesepakatan soal ganti rugi seperti yang dijelaskan oleh Bupati Kayong Utara.  Penetapan harga ganti kerugian ini mencederai rasa keadilan masyarakat, bahkan masyarakat tidak diberi waktu untuk berbicara dan berembug untuk membicarakan harga Lahan.

Pertemuan penetapan harga pada Maret 2021 dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kayong Utara (KKU) Citra Duani dan Kepala Kantor BPN Kayong Utara. Setelah Pemaparan harga tanah yang dikeluarkan tim penilai, ironisnya masyarakat diminta untuk langsung menyetujui harga hasil penilaian tersebut. Padahal lahan yang dihargai sepotong krupuk tersebut adalah lahan produktif warga yang menghasilkan jutaan rupiah per bulan.

Melansir berbagai berita, proyek bandara ini diusulkan oleh Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai usaha untuk mengakselerasi pembangunan di daerah Kayong Utara. Pembangunan ini sebenarnya didukung oleh masyarakat, namun ganti kerugian yang ditetapkan menurut masyarakat sangat tidak manusiawi.

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pemerintah berkewajiban melibatkan masyarakat dalam proses penetapan wilayah dan penetapan harga dalam ruang partisipasi yang substantif dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, penting untuk mengulang kembali proses agar dalam penetapan lokasi dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Mengingat ganti kerugian yang sangat tidak layak, penting untuk segera merevisi putusan penetapan harga dan menetapkan harga ganti kerugian tanah masyarakat sesuai dengan prosedur yang menghormati hukum dan HAM.

Nilai ganti kerugian tanah masyarakat untuk proyek kepentingan umum seharusnya memungkinkan masyarakat yang diambil tanahnya dapat memperoleh kembali tanah pengganti yang lebih layak untuk keberlangsungan kehidupan mereka. (rel)

 



PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Tag Berita

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau