Dari Swasembada Beras ke Swasembada Pangan

Jejak Tani | DiLihat : 318 | Selasa, 25 Mei 2021 | 22:25
Dari Swasembada Beras ke Swasembada Pangan

Swasembada beras pernah tercapai pada 1984–1988. Tak ada lagi impor beras. Produksi beras Indonesia berlebih berkat intensifikasi dan perluasan lahan. Tapi itu bukan berarti memecahkan segala masalah pangan di Indonesia. Bahkan, pemerintah Orde Baru pun menyadari kesulitan mempertahankan swasembada sehingga mengalihkan fokusnya.

close

 

“Pada akhir tahun 1988 fokus kebijakan pemerintah tidak lagi pada intensifikasi dan perluasan lahan lagi, melainkan diversifikasi [pangan] yang menggabungkan pertanian dan teknologi,” kata Hikmah Rafika Mufti, analis muda bidang pelestarian kebudayaan di Kemenko PMK, yang pernah meneliti Kebijakan pangan Pemerintah Orde Baru dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras tahun 1969–1988.

 

Tapi hingga saat ini swasembada beras sering didengung-dengungkan sebagai capaian membanggakan Orde Baru. Sebab swasembada “Telah membalikkan situasi Indonesia, yang semula dikenal sebagai negeri pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negeri yang mampu berswasembada bahkan mampu mengeskspor beras ke negeri lain,” catat Soekartawi dalam “Beberapa Perubahan Mendasar Pasca Swasembada Beras”, termuat dalam Prisma No. 5, 1993.

 

Capaian swasembada beras juga membuat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menganugerahi Indonesia medali penghargaan di Roma pada 1985. Presiden Soeharto menerima langsung medali itu dan mendapat kesempatan berpidato.

 

“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan,” kata Soeharto, seperti dikutip soeharto.co.

 

Tapi swasembada tak bertahan lama. Produksi beras Indonesia berkurang tiap tahunnya sejak 1985. “Kenaikan produksi beras 1983–1984 sebesar 7,8%, 1984–85 turun menjadi 2,3%, 1985–86 turun lagi menjadi 1,7% dan 1986–87 diperkirakan hanya 0,7%,” tulis Sjofjan Asnawi dalam “Peranan dan Masalah Irigasi dalam Mencapai dan Melestarikan Swasembada Beras”, termuat dalam Prisma No. 2, 1988.

 

Swasembada beras juga bukannya tanpa soal. Swasembada membutuhkan upaya panjang dan pembiayaan besar. “Misi swasembada beras bagi Indonesia serupa dengan misi Apolo ke bulan bagi Amerika Serikat. Swasembada beras relatif mudah untuk direncanakan namun jauh lebih rumit dan sukar untuk dicapai,” kata Radius Prawiro dalam Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi.

 

Swasembada telah diupayakan dan digaungkan sebelum Orde Baru memulainya. “Di bidang produksi, beberapa program swasembada dilaksanakan dalam tahun 50–60-an,” catat L.A. Mears dan S. Moeljono dalam “Kebijaksanaan Pangan”, termuat dalam Ekonomi Orde Baru suntingan Anne Booth dan Peter McCawley.

Beberapa program swasembada beras antara lain Rencana Kemakmuran Kasimo 1952–1956, Padi Sentra 1959–1962, Demonstrasi Massal 1963–1964, dan Bimbingan Massal (Bimas) 1964–1965. Namun, tak satu pun program tersebut berhasil mencapai target swasembada.

 

Masa Orde Baru menandai penguatan perhatian terhadap swasembada beras. Target ini terangkum dalam setiap Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Untuk mencapainya, pemerintah berupaya meneruskan program Bimas, menggelar program Intensifikasi Massal (Inmas) sejak 1969, mengenalkan program Intensifikasi Khusus (Insus) pada 1980, dan menggalakan program Keluarga Berencana (KB).

 

Orde Baru menekankan swasembada beras karena beberapa hal. “Hal yang terutama, beras adalah makanan pokok bagi orang Indonesia,” kata Radius. Selama dekade 1960–1970-an, 60% sumber karbohidrat orang Indonesia berasal dari beras. Kebutuhan protein pun diambil dari beras. Sarapan, makan siang, dan makan malam orang Indonesia harus ada olahan berasnya.

 

“Pemerintah sering menganjurkan masyarakat untuk memakan bahan makanan lain seperti roti, jagung, sagu, singkong, dan bahkan beras imitasi yang terbuat dari tepung terigu. Namun, rakyat tidak menyukainya,” kata Radius.

 

Secara sosial, beras juga dianggap sebagai pusat hubungan pertalian sosial. Orang syukuran atau slametan akan menyediakan beras untuk para tetamunya. Orang berterima kasih kepada sesama dengan memberikan beras. Orang selesai mengerjakan gotong royong akan dirayakan dengan beras.

 

Selain itu, beras pun digunakan sebagai alat tukar. “Peranan beras sebagai pengganti uang dikukuhkan lagi oleh pemerintahan Sukarno dan tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto, ketika beras merupakan bagian dari kompensasi pegawai negeri,” kata Radius.

 

Karena itulah, kelangkaan beras menjadi pengalaman menakutkan bagi orang Indonesia. Kenyataan itu mendorong Orde Baru mengejar target swasembada habis-habisan. Produksi beras berhasil merangkak naik tahun demi tahun. Hingga tercapailah swasembada pada 1984.

 

Setelah target swasembada tercapai, masalah baru justru muncul. Misalnya, kualitas berasnya ternyata sangat rendah. Kuantitas tinggi, tapi kualitas rendah. “Terjadi peningkatan produksi ditambah dengan kualitas yang tidak bagus, otomatis menjatuhkan harga beras,” kata Hikmah. Para petani tak mendapatkan keuntungan apapun dari surplus beras.

 

Jauh hari sebelumnya, Frans Seda, mantan Menteri Perkebunan (1964) dan Menteri Pertanian (1966), menyatakan keraguannya pada program swasembada. “Saya kira masalah pangan ini bukanlah terletak pada soal kemampuan swasembada. Dalam sistem ekonomi uang, yang penting adalah kemampuan kita meningkatkan pendapatan,” kata Seda dalam Prisma, 9 September 1980.

 

Menurut Seda, pangan memang harus cukup tersedia. Tapi tak harus melalui swasembada. “Kalau rakyat mempunyai tingkat pendapatan yang baik, dia akan mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Seda.

 

Anne Booth, pakar sejarah ekonomi Orde Baru, juga telah memprediksi swasembada tak bertahan lama. Acuannya pada tingkat produksi beras yang terus menurun sejak swasembada.

 

Selain itu, lahan pertanian juga menyusut sebagai buntut perubahan paradigma pemerintah dari pertanian ke industri pada 1988. Ini membuat program swasembada beras justru akan berbiaya lebih mahal ketimbang impor.

 

“Mungkin lebih ekonomis untuk tergantung pada impor daripada menginvestasikannya dalam program pembangunan infrastruktur yang mahal di luar Jawa untuk meningkatkan produksi domestik,” tulis Anne Booth dalam “Pembangunan Pertanian”, termuat dalam Prisma No. 2, 1990.

 

Menyadari kesulitan ini, Presiden Soeharto pun mengalihkan fokusnya pada program diversifikasi pangan. Dia berpaling lagi pada gerakan keanekaragaman pangan yang telah lama dicanangkan. Pada 1993, dia bersama istrinya mencanangkan gerakan “Aku Cinta Makanan Khas Indonesia”.

 

Menteri-menterinya ikut mendukung gerakan itu. Mereka berupaya makan pecel dan minum cendol ketika rapat di Istana. Pencanangan gerakan ini juga ditandai dengan beralihnya sebutan swasembada beras menjadi swasembada pangan. (historia)