Temui Jokowi, Ratusan Petani dari Medan Jalan Kaki 1.812 Km Menuju Istana Negara

Poros Tani | DiLihat : 1047 | Minggu, 26 Juli 2020 | 08:04
Temui Jokowi, Ratusan Petani dari Medan Jalan Kaki 1.812 Km Menuju Istana Negara

Tuntut keadilan setelah tanah hak milik dirampas PTPN II, ratusan petani yang berjalan kaki dari Medan menuju Jakarta, tiba di Kota Palembang, tadi malam (25/7).


PALEMBANG - Ratusan petani dari Kota Medan, Sumatera Utara yang menggelar aksi jalan kaki sepanjang 1.812 Km, dari Medan menuju Istana Negara Jakarta untuk menjumpai Presiden Jokowi, tadi malam (25/7) tiba di Kota Palembang.

    Walau tampak kelelahan setelah hampir satu bulan menempuh perjalanan dari Medan ke Palembang, petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu ini tetap terlihat bersemangat. Sepanjang perjalanan memasuki Kota Palembang, ratusan petani yang memakai kaos merah dan caping dari anyaman bambu tersebut tak henti beroasi sembari meneriakkan yel-yel dan lagu-lagu dengan gegap gempita.

    Mereka juga membawa banyak bendera dan spanduk yang dikalungkan di badannya yang bertuliskan "Negara Harus Lindungi Petani, "Kami Percaya Presiden Jokowi Masih Punya Hati Nurani Untuk Masyarakat", "Bubarkan PTPN II". Ada pula dua spanduk besar bertuliskan “Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu Jalan Kaki untuk Menjemput Keadilan Kepada Presiden Jokowi.

    Spanduk besar yang dibentang di samping kanan dan depan barisan petani itu, juga berisi tuntutan; 1) Redistribusi Tanah untuk Rakyat, 2) Hentikan Penggusuran Oleh PTPN II di Desa Simalingkar dan Mencirim, 3) Bebaskan Ardi Surbakti, Jepet Purba dan Beny Sitepu.

    Rombongan petani diterima Ketua Lazis NU Sumatera Selatan, Anwar Sadat, untuk menginap dan menyusun rencana aksi selanjutnya hingga nanti tiba di Jakarta. “Malam ini mereka (petani) istirahat dulu di Palembang, sebelum melanjutkan jalan kaki menuju ke Jakarta,” kata Ketua Lazis NU Sumsel Anwar Sadat.

    Anwar Sadat mengatakan, aksi ini dilakukan para petani sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena areal lahan dan tempat tinggal mereka sejak 1951 telah digusur paksa oleh korporasi PTPN II. Ia menyebutkan para petani yang digusur tersebut berasal dari Dusun Bekala Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang.

    Sementara Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu, Aris Wiyono, menyatakan, bahwa luas area yang berkonflik yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II seluas kurang lebih 854 hektare dan area petani yang tergabung STMB seluas kurang lebih 80 hektare. Aris menyebut, bahwa penggusuran yang terjadi kepada ribuan warga di kedua desa tersebut yang dilakukan oleh pengusaha bersama preman dan oknum-oknum tertentu.

    "Terkait sertifikat hak milik, artinya ini ada ketidakadilan dan pemerintah daerah diam. Kemudian para pengusaha sudah berkonspirasi jahat dengan beberapa oknum tentunya di lingkungan aparat dan preman sehingga ini jadi kekuatan untuk melawan masyarakat petani," tuturnya. (end)