Dilema Beras Dalam Pertanian Kita

Peluang Usaha | DiLihat : 795 | Selasa, 20 Februari 2018 10:06
Dilema Beras Dalam Pertanian Kita

Beras mencuri perhatian publik pada awal tahun ini pasca naiknya harga beras. Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan impor demi menekan harga beras agar terbeli masyarakat luas.

Wajah-wajah petani padi yang sumringah berubah jadi kecut manakala menonton berita bahwa pemerintah akan mengimpor beras. Harapan akan memperoleh keuntungan yang berlipat, sirna.

Terlepas dari adanya isu kartel beras yang masuk ke ranah politik, media kita tampaknya kurang proporsional melihat peta pertanian kita. Isu yang dikembangkan adalah dengan naiknya harga beras, akan menguntungkan petani.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mendelegitimasi pemerintah, misalnya. Oleh karena itu pemerintah dituduh tidak berpihak pada petani karena mengimpor beras.

Media massa seperti menggeneralisasi bahwa petani sama dengan penanam padi. Yang terjadi di lapangan sebetulnya tidak sesederhana itu. BPS mengklasifikasi pertanian pada 7 sektor:

 

  • Tanaman pangan (padi, palawija)

 

  • Hortikultura

 

  • Perkebunan

 

  • Peternakan

 

  • Perikanan (budidaya ikan dan penangkapan ikan)

 

  • Kehutanan

 

  • Jasa pertanian

 

Bahwa harga beras tinggi akan menguntungkan petani, itu pasti. Tapi petani yang mana?

Melihat luasnya cakupan pertanian yang diklasifikasi BPS, tak ayal kenaikan harga beras menguntunkan petani padi, tapi merugikan petani lainnya. Coba tanyakan pada petani bawang merah dan jagung, mereka pasti menggeleng. Petani bawang merah saat ini sedang terpuruk. Petani jagung nasibnya pun masih semenjana.

Model pertanian kita yang umum adalah sawah dan ladang. Tanah basah dan kering. Tidak semua petani kita menanam padi karena memerlukan pasokan air yang banyak. Di daerah tandus (ladang), pertanian yang memungkinkan adalah palawija -seperti jagung, kedelai, kacang hijau, sorgum, misalnya.

Ada pula tipe petani sayuran. Daerah pegunungan yang dingin cocok untuk beberapa jenis sayuran. Ada juga petani yang mengonversi sawah dan ladang di dataran rendah agar mudah ditanami sayuran; mereka pun merekayasa irigasinya.

Persamaan petani palawija dan sayuran -dan kita semua- adalah sama-sama makan nasi. Mereka membeli beras dari hasil menjual hasil pertanian.

Jadi jika harga beras yang tinggi akan menguntungkan petani, tidaklah demikian. Harga gabah yang tinggi membuat juragan (tengkulak) bergerilya ke sawah menemui petani. Mereka bahkan menawar saat padi baru menguning. Kondisi tersebut memunculkan situasi yang bagi kita mungkin absurd: petani padi membeli beras!

Makanan pokok lainnya seperti jagung, ketela, sagu -sebagaimana pelajaran di sekolah dulu- turun kelas menjadi makanan selingan. Jagung banyak diolah sebagai cemilan. Pun dengan ketela pohon, diolah jadi keripik atau gethuk. Sagu juga mengalami nasib sebagai pangan substitusi beras.

Budaya makan nasi akhirnya membuat masyarakat kita menyebut makan adalah makan nasi. Betapa sering kita jumpai, orang yang sudah makan mi -yang terbuat dari gandum- dan roti, merasa belum makan karena perut belum terisi nasi. Kita juga melihat pemandangan ini: makan nasi dengan lauk mi instan.

Dalam sebuah seminar, narasumber menceritakan tentang kartel komoditas pertanian kita. Ada kartel beras, bawang merah, cabai, dan lain-lain. Kartel ini bermain dengan rapi. Jika saat ini harga beras tinggi, pada musim panen berikutnya, jangan kaget seandainya harga beras turun. Berganti harga bawang merah, cabai, jagung yang naik.

Sementara kita mungkin melihat fluktuasi harga karena faktor alam (iklim) yang tidak bersahabat, atau stok barang yang tidak seimbang antara pasokan dan kebutuhan. Sebagaimana sering disampaikan kaum cerdik pandai di layar kaca maupun media massa.

Di balik kejadian yang tampaknya alamiah belaka itu, kalau mengikuti pemikiran sang narasumber, ada permainan para kartel untuk menaik-turunkan harga komoditas pertanian. Dengan "jiwa religius" petani menerima kerugian sebagai takdir Tuhan yang tak dapat dielak.

Harga kenaikan beras sebetulnya masih dalam batas yang "wajar". Kita sangat jarang - bahkan tidak pernah- mendengar harga beras naik dari Rp10 ribu menjadi Rp20 ribu, misal. Kenaikan harga besar masih pada kisaran Rp2 ribu sampai Rp5 ribu.

Bandingkan dengan kenaikan harga bawang merah dan cabai misalnya. Seringkali angka kenaikannya tidak masuk akal. Di hari raya, mudah kita dengar kabar harga cabai mencapai ratusan ribu, harga bawang puluhan ribu.

Itu sebabnya ada adagium, kalau mau jadi petani kaya, jangan menanam padi; tanam cabai atau bawang merah. Meskipun kalau harganya jatuh, bisa bikin petani bangkrut.

Bulog sebagai pelaksana kebijakan pemerintah untuk mengatur harga beras seperti "tidak berdaya" menghadapi permainan para kartel, tengkulak, dan spekulan yang "mempermainkan" harga beras. Beras untuk rakyat miskin (raskin) yang kualitasnya rendah, berakibat penerimanya justru menjual beras itu. Hasil penjualan digunakan membeli beras yang lebih bagus dan mahal.

Tinggal kita mau memilih paradigma analisis yang bagaimana. Jika paradigma berpikir kita adalah hasil pertanian dipengaruhi oleh faktor alam, pemerintah seyogyanya menyusun regulasi yang tepat. Misalnya, untuk mengantisipasi kekeringan, sistem irigasi perlu ditata ulang.

Banyak kisah petani yang berebut air. Darmo tirto (petugas pengatur pembagian air) di pedesaan sering kewalahan akibat aliran air tidak berbanding dengan sawah yang membutuhkan. Kohesi sosial pun diuji dari kasus ini.

Kalau paradigma kita adalah kartel yang menentukan fluktuasi harga komoditas hasil pertanian, hukum harus benar-benar ditegakkan untuk menindak kartel yang nakal.

Logika dagang untuk mengeruk untung sebanyak mungkin, dibatasi dengan harga tertinggi yang dibolehkah pemerintah. Meskipun yang sering terjadi, harga sudah telanjur naik, baru ada operasi pasar.

beritagar