Koperasi Selamatkan Masyarakat dari Kemiskinan

  • Kategori UKM Desa --
  • Rabu, 12 Juli 2017 16:24
Koperasi Selamatkan Masyarakat dari Kemiskinan

Jakarta - “Berkat menjadi anggota Koperasi Maju Bersama, ekonomi saya menjadi bagus. Usaha saya terus berkembang,” kata Yosef Juja, kepada SP di rumahnya, Kamis (6/7).

Yosef Juja ialah warga Kampung Kajong, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak empat tahun lalu, ia bergabung dengan koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Maju Bersama yang berkantor pusat di Sengari, Desa Wangkung, Kecamatan Reok, Manggarai, sekitar 12 km dari Kajong.

Koperasi simpan pinjam “Maju Bersama” menyelamatkan banyak orang dari kemiskinan. Yosef Juja salah satunya.
Mantan kepala desa Kajong ini mempunyai toko lontong yang menjual sejumlah bahan kebutuhan pokok, alat-alat tulis dan sebagainya. Sebelum bergabung di koperasi usahanya bisa dikatakan hidup enggan mati tak mau.

Pasalnya, ia selalu kekurangan modal usaha. Namun, setelah bergabung di koperasi, ia bisa meminjam modal di koperasi sehingga ia bisa menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan, dalam saat ini, ia memiliki dua mobil Toyota Avanza untuk angkutan penumpang. “Saya bisa membeli dua unit mobil dengan meminjam uang di koperasi,” kata dia.
Yosef Juja merupakan satu dari jutaan orang Indonesia yang diselamatkan secara ekonomi berkat koperasi.
Koperasi mempunyai tujuan utama yakni mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya (Pasal 3 UU 25/1992 tentang Koperasi).

Sementara koperasi simpan pinjam bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang.

Hari Koperasi

Peringatan Hari Koperasi ke-70 akan dilaksanakan di Makasar, Sulawesi Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dengan tema “Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI”.

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Puspayoga, mengatakan, perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan.

Ia mengatakan, banyak koperasi yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Masih banyak koperasi yang menghadapi persoalan secara internal, gagal mencapai tujuannya dan bahkan ada koperasi yang digunakan untuk kegiatan investasi ilegal. “Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,” kata Puspayoga.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33, Kementerian Koperasi dan UKM dibawah kepemimpinan Puspayoga melakukan reformasi koperasi sebagai langkah penting dan strategis sebagai landasan kebijakan total terhadap pengelolaan koperasi yang baik dan benar.

Reformasi koperasi terbagai dalam tiga tahapan, pertama, rehabilitasi koperasi, yakni melakukan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan online base data system sehingga koperasi mempunyai nomor induk koperasi (NIK) serta membangun sistem administrasi badan hukum koperasi secara online untuk mempermudah pendirian badan hukum koperasi.
Setelah melalui verifikasi koperasi yang mendapat NIK dan sertifikat NIK sejak tahun 2015 terealisasi sebanyak 10.827 sertifikat NIK.

Kedua, reorientasi koperasi dengan melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Upaya ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah membangun koperasi berbasis informasi teknologi (IT), kerja sama dengan notaris untuk penerbitan akte koperasi secara online telah terealisasi sebanyak 9.094 akta koperasi.

Selanjutnya, menerbitkan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil telah tercapai sebanyak 175.450 IUMK. Selanjutnya, fasilitasi standardisasi sertifikasi produk melalui hak atas kekayan intelektual (HAKI) terealisasi sebanyak 1.976 sejak 2015.

Ketiga, pengembangan dengan melakukan perubahan secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi, memperkuat akses pembiayaan, melalui KUR dan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dan pengembangan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi.

Tidak ketinggalan kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan pemagangan. Progam ini merupakan rangkaian dari gerakan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru di Tanah Air. Pengembangan kewirausahaan mulai tahun 2015 telah terwujud bagi 21.780 orang.

Dalam rangkaian pengembangan koperasi, membangun kolaborasi agar koperasi bisa berkembang dan bekerja sama antar koperasi di dalam negeri. Jejaring tersebut akan mengoptimalkan sumberdaya tiap koperasi. Koperasi yang memiliki bahan baku di satu provinsi bisa kerja sama dengan koperasi produksi di daerah lain sehingga tercipta sinergi antar koperasi.

Terkait dengan pengembangan koperasi dalam pemanfaatan program tanah objek reforma agraria (Tora) dan perhutanan sosial, melalui dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) sudah ada 42 koperasi yang tersebar di sembilan provinsi, yaitu Kalsel, Riau, Sumsel, Kalteng, Gorontalo, Papua Barat, Kalbar, Sumbar, dan Maluku.

Puspayoga menegaskan, koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), kewirausahaan dan bisnis e-commerce.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS, kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB nasional pada tahun 2013 sebesar 1.71 persen. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen.

Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15.27 persen.

Pada tahun 2016, diperkirakan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan GKN adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.

Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

beritasatu.com

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :