BUMDes Jangan Hanya Dikelola Investor

  • Kategori UKM Desa --
  • Selasa, 3 Oktober 2017 10:25
BUMDes Jangan Hanya Dikelola Investor

YOGYA, KRJOGJA.com - Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2016 tentang desa mengamanatkan kepada pemerintah desa (Pemdes) untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berbagai kekwatiran pun muncul apabila dalam pengelolaan BUMDes nantinya hanya diserahkan kepada investor saja tanpa keikutsertaan masyarakat.

Kekhawatiran tersebut mengemuka dalam Forum Discussion Group (FGD) bertema "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berbentuk Koperasi" di gedung DPD RI perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Senin (2/10/2017) sore. FGD tersebut secara khusus juga memberikan telaah terhadap pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Acara yang diprakarsai Komite IV DPD RI ini juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan pusat maupun DIY seperti Wakil Ketua Komisi IV DPD RI Ayi Hambali, anggota Komisi IV DPD RI Cholid Mahmud serta beberapa anggota lainnya dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi. Hadir pula sejumlah perwakilan dinas dari Pemda DIY dan perwakilan BUMDes di DIY yang selama ini telah berkembang.

Cholid Mahmud saat menyampaikan sambutannya mengatakan pentingnnya mencari gagasan bersama untuk mengkawinkan antara BUMDes dan Koperasi. Menurutnya koperasi merupakan kekuatan dasar ekonomi Indonesia yang selama ini telah teruji dan tetap eksis meskipun saat terjadi kondisi krisis ekonomi. Hal tersebut menurut dia menjadi penting bagi perkoperasian di Indonesia untuk memperbarui diri dan bersinergi bersama BUMDes.

"FGD ini bertujuan untuk menemukan gagasan bagaimana BUMDes dan koperasi bisa dikawinkan. Bisa diberikan ruang yang layak bagi koperasi dan memajukan BUMDes,” ungkap Cholid.

Sementara Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ayi Hambali juga menyampaikan bawasanya koperasi adalah penopang ekonomi rakyat Indonesia. Sinergitas antara koperasi dan BIMDes dibutuhkan agar dalam pengelolaannya dapat memberikan manfaat berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa.

"Kita tidak inginkan BUMDes terbentuk hanya karena campur tangan investor yang pada akhirnya dampaknya kurang dapat dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat. Jangan membentuk badan hukum CV atau PT tapi dibalik itu ada kepentingan investor,” terangnya.

Sekda DIY Gatot Saptadi juga menyampaikan bahwa selama ini pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa sering kali menimbulkan banyak kekwatiran bagi aparat desa. Saat ada workshop misalnya, warga sering menyampaikan kekhawatiran terkait kepastian regulasi untuk membentuk BUMDes.

Secara khusus Gatot menyampaikan pandangan berbeda dari para wakil rakyat di DPD setelah melihat mekanisme berbeda antara BUMDes dan Koperasi. “Koperasi dan BUMDes itu berbeda. Ada 12% koperasi di DIY akhirnya bubar karena program yang dilaksanakan sudah selesai, nah kita tidak inginkan yang seperti itu,” terangnya.

Namun demikian Gatot melihat adanya semangat yang sama antara BUMDes dan Koperasi yaitu sama-sama sebagai wadah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka itu ia juga berpesan agar pembentukan BUMDes dilakukan pendampingan dan pengawalan sehingga tidak salah arah.

"Kekhawatiran kita kalau tidak ada arahan maka investor akan mengambil alih cepat tapi sasaran akhirnya masih perlu dipertanyakan. Karena itu tetap perlu pengarahan dan pendampingan,” pungkasnya. (Fxh)

krjogja.com

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :