Mapan: Kebijakan Impor Beras Memiskinkan Petani

Mapan: Kebijakan Impor Beras Memiskinkan Petani

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan tidak akn mengimpor beras jenis medium atau umum. Sebab, beras tersebut masih bisa dipenuhi dari produksi nasional dan harganya saat ini masih di posisi stabil, bahkan menguntungkan petani. 

Masyarakat Peduli Pangan (Mapan) Wignyo Prasetyo menilai, pemerintah sampai saat ini berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin mengimpor beras karena harga sedikit mengalami kenaikan merupakan opsi yang menciderai kedaulatan pangan dan memiskinkan petani.

"Memang harga beras awal 2018 ini naik tapi kan kenaikanya kecil, dan ini wajar karena ada faktor anomali cuaca. Kenaikan ini pun dinikmati petani sehingga pemerintah juga perlu membuat petani sejahtera," jelas Wignyo saat mengunjungi petani binaan di Sukamandi, Subang, Jawa Barat (Rabu, 10/1).

Menurutnya, harga beras jenis medium di Pasar Induk Cipinang saat ini masih stabil yaitu berkisar Rp 8.000 hingga 8.800 per kilogram. Persediaan beras pun di atas posisi aman yaitu 32 ribu ton. 

"Hari ini kami turun langsung ke petani di Sukamandi. Harga beras masih wajar yaitu beras dari padi yang baru dipanen tingkat petani delapan ribu sampai sembilan ribu per kilogram," ungkap Wignyo. 

"Kalau di pasar harganya mencapai Rp 9.500 sampai Rp 10 ribu per kilogram dan kualitas yang bagus Rp 12 ribu per kilogram. Artinya harga ini untungnya bagi petani sangat tipis. Jadi kalau masuk impor, petani dipastikan rugi dan miskin," sambungnya.

Data Kementerian Pertanian, perkiraan dari pengalaman luas panen tahun lalu dan relatif iklim yang sama, luas panen padi nasional di Januari-Februari 2018 mencapai 2,50 juta hektare. Persediaan beras diperkirakan 8,26 juta ton. 

"Sementara konsumsi beras nasional per bulannya hanya 2,50 juta ton. Artinya, terjadi kelebihan atau surplus beras 3,26 juta ton. Jadi beras kita aman," tutur Wignyo.

Oleh karena itu, tambahnya, untuk menstabilkan harga beras bukan dengan mudah mengambil opsi impor. Akan tetapi yang harus dilakukan yaitu membenahi distribusi dan mengoptimalkan peran Bulog dalam menyerap gabah petani. 

"Dan juga operasi pasar di daerah yang mengalami kenaikan beras tidak wajar harus benar-benar dioptimalkan. Satgas Pangan juga harus bertindak tegas mengecek stok dan gudang di pasar, penggilingan dan termasuk milik Bulog. Jangan sampai ada oknum yang bermain," demikian Wignyo. [wah] 

rmol

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :