Modernisasi Pertanian, Cara Mentan Tekan Biaya Produksi Pangan

  • Kategori Ekonomi --
  • Kamis, 10 Agustus 2017 11:12
Modernisasi Pertanian, Cara Mentan Tekan Biaya Produksi Pangan

Jakarta - Pemerintah mengupayakan berbagai program untuk mengendalikan harga pangan. Upaya pengendalian tersebut dilakukan secara komprehensif, yaitu dari tingkat hulu ke tingkat hilir.

Untuk pembenahan di tingkat hulu, Kementan jalankan berbagai macam program yang dapat menekan biaya produksi petani, di antaranya melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada petani.

Kementan sejak 2015 lalu, secara berkelanjutan telah melakukan refocusing anggaran sehingga porsi bantuan untuk petani menjadi fokus utama anggaran belanja Kementan dibandingkan pos anggaran lainnya.

"Melalui refocusing anggaran, Kementan dapat lebih memfokuskan anggaran untuk pemberian bantuan sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, maupun alat dan mesin pertanian." ujar Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Suwandi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2017).

Pengalihan fokus anggaran ke sarana dan prasarana produksi pertanian juga tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memodernisasi pertanian. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di lokasi panen raya Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung (5/8) lalu, bantuan Alsintan sebagai bentuk modernisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian juga menekan biaya produksi. Petani diperkirakan bisa menghemat 30 hingga 50 persen.

"Biasanya biaya tanam Rp 2 juta, sekarang Rp 1 juta. Ini teknologi solusi swasembada pangan," kata Amran.

Modernisasi pertanian merupakan faktor penting dalam keberhasilan Indonesia meningkatkan produktivitas pangan. Untuk beras, misalnya, Indonesia telah secara signifikan berhasil meningkatkan produktivitasnya.

Pada 2015, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton. Angka ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta. Sedangkan produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.

Selain modernisasi pertanian, Kementan juga terus mengupayakan optimasi lahan pertanian, baik dengan mengamankan lahan-lahan yang produktif, maupun mengoptimalkan lahan tadah hujan. 

Optimasi lahan tadah hujan tersebut dilakukan dengan mengintensifkan pembangunan embung serta bangunan air lainnya. Kementan tahun ini memprioritaskan 4 juta hektare lahan tadah hujan IP100 yang tersebar di Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Untuk mewujudkan target ini, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Suwandi mengungkapkan bahwa pembangunan embung diharapkan dapat meningkatkan indek pertanaman (IP) dari IP 100 satu kali tanam menjadi IP 200 dan IP 300 atau tiga kali tanam.

Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produtivitas padi, berhasil mengamankan ketersediaan stok beras nasional. Sesuai data Bulog, saat ini stok beras sebanyak 1,76 juta ton. Stok tersebut dapat mencukupi kebutuhan beras nasional hingga delapan bulan ke depan. "Jadi kurang tepat kalau disebut penyumbang terbesar harga beras adalah menipisnya stok karena hingga saat ini stok beras nasional masih aman," tegas Suwandi.

Selanjutnya, Suwandi menyampaikan untuk beberapa komoditas pangan strategis, termasuk beras, peran middleman dominan dalam mempengaruhi harga. Merujuk pada riset yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), harga beras dipengaruhi oleh pengusaha perantara, seperti penggiling dan pedagang besar. Hal ini menyebabkan disparitas harga di petani dan konsumen menjadi lebar.

"Untuk itu, upaya pengendalian harga perlu dilakukan dari tingkat hulu ke hilir, dan membutuhkan sinergi antar lembaga," ungkap Suwandi. 

Di tingkat hilir, berbagai lembaga pemerintah bersinergi dalam tim Satgas Pangan untuk memperlancar sistem distribusi, logistik dan tata niaga. Pemerintah juga tetapkan harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.

Kebijakan ini terbukti dapat mengendalikan harga selama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang lalu. 

"Kolaborasi yang dijalankan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pertanian di dalamnya, merupakan hal yang positif dan terbukti efektif menjaga harga stabil. Tentunya kinerja positif ini kami harapkan bisa terus berlanjut," ujar Suwandi. (ega/ega)

detik.com

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :