Jurus Jokowi Sejahterakan Petani Lewat Skema Koperasi

  • Kategori Ekonomi --
  • Rabu, 13 September 2017 10:59
Jurus Jokowi Sejahterakan Petani Lewat Skema Koperasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin para penyelenggara negara terus meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Kali ini, orang nomor satu ini ingin mengkoperasikan petani di seluruh Indonesia.

Yang dimaksud dengan mengkoperasikan petani adalah membentuk kelompok tani dengan skala yang lebih besar. Dalam kelompok ini nantinya akan diajarkan terkait manajemen produksi hingga pengemasan produk, yang lebih penting lagi mendapatkan akses perbankan lebih mudah.

Pengkoperasian petani, kata Jokowi, juga tidak lagi membahas soal produksi melainkan lebih kepada nilai tambah untuk petani. Saat ini, kelompok tani masih terpisah-pisah meskipun di dalam satu desa. Pengkoperasian petani ini juga nantinya akan menjadi kelompok tani yang besar di dalam satu desa.

"Jangan sampai kita terlalu berkutat pada sektor budidaya yang berkaitan dengan benih yang berkaitan dengan benih, yang berkaitan dengan insektisida itu betul itu penting, tetapi kalau kita ingin memberikan keuntungan yang besar sekali paradigma kita harus tahu bahwa kita harus masuk ke sektor proses bisnisnya, ke sektor agrobisnisnya," kata Jokowi saat ratas Pengkoperasian Petani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Dengan begitu, kata Jokowi, para petani dalam menggarap lahannya telah memiliki berbagai macam alat pertanian serta mendapatkan akses perbankan yang lebih mudah.

"Marilah kita ajak petani-petani untuk berkumpul dalam sebuah kelompok besar petani kalau nanti saya berbicara mengkorporasikan petani ini baru kelihatan mau menjadikan petani di bawah konglomerat, bukan itu," kata dia.

Direktur Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk Suprajarto mengatakan, mengusulkan pengkoperasian petani nantinya akan dikelola oleh suatu lembaga atau badan usaha yang memiliki keterlibatan langsung kepada pemerintah, contohnya BUMDes.

"Ini bukan mengkorporasikan petani jangan salah. Kita buat petani lebih sejahtera dengan cara dikelola satu lembaga yang saya usulkan Bumdes ke bapak presiden," kata Suprajarto di Komplek Istana.

Dia menyebutkan, nantinya BUMDes ini akan membina petani dari hulu hingga hilir. Mulai dari masalah produksi hingga penjualan produk. Selama ini, banyak petani yang berproduksi namun menjual hasilnya dengan harga yang rendah, dengan BUMDes ini juga nantinya akan dibina terkait dengan pengemasan sehingga produk yang dijual memiliki nilai tambah.

"Yang penting ada yang bertanggung jawab dan yang bertanggung jawab ini menguasai bidang yang dia masuk, misal coklat, jagung. Termasuk end to end mulai teknologi sampai offtaker, kemasan, manejemen dan sebagainya," tambah dia.

Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, pengkoperasian petani akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap kesejahteraan petani nasional.

"Maksudnya itu adalah pengelompokan petani yang besar dan bisa masuk ke dalam skala ekonomi yang efisien, mungkin bisa untungkan. Bahasanya bukan diswastakan, tapi dibesarkan pengelompokannya tapi tetap petani," kata Djarot.

Selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, keterlibatannya dalam pengkoperasikan petani adalah terkait dengan kawalan petani mengakses sistem perbankan.

"OJK mengawal pembiayaannya apa dan kementerian terkait itu soal pendampingan," kata Wimboh.

Mengenai ukurannya, kata Wimboh, tergantung dengan struktur tanah di masing-masing desa tersebut. Bisa mulai dari 5 hektar hingga ribuan hektar.

"Skalanya yang pas efisiensi 5.000 hektar hektar kalau di situ ada proses penggilingan yang gede. Jangan penggilingannya terlalu gede, padinya sedikit, lho ini kelompoknya dikelola seperti korporasi tapi dimiliki petani kecil," tegas Wimboh.(mkj/mkj)

detik.com

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :