Laporan Penyelewengan Dana Desa Meningkat

  • Kategori Desa --
  • Jumat, 19 Mei 2017 10:00
Laporan Penyelewengan Dana Desa Meningkat

Kepala desa diminta berhati-hati dalam mengelola dana desa agar tidak menjadi tersangka. Perlu dibuat sistem aplikasi keuangan desa yang lebih sederhana.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi sistem pengelolaan dana desa yang disalurkan ke berbagai daerah.

Jokowi menegaskan anggaran dana desa pada 2017 yang mencapai 60 triliun rupiah harus dikelola dengan baik dengan pengawasan yang benar. Sementara itu, KPK melaporkan laporan penyelewengan dana desa meningkat setiap tahunnya.

“Oleh sebab itu, aparat pengawasan harus betul-betul kawal, diawasi, dicek, dikontrol betul, agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik,” kata Jokowi saat membuka rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5).

Anggaran desa pada 2015 tercatat 20 triliun rupiah, sementara itu pada 2016 mencapai 47 triliun rupiah, dan pada 2017 senilai 60 triliun rupiah.

Presiden juga mengingatkan agar kepala desa berhati-hati dalam mengelola dana desa yang disalurkan. Sebab, apabila tak dikelola dengan baik dapat menjadikan kepala desa menjadi tersangka.

“Saya titip 60 triliun rupiah itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak baik cara-cara pengelolaannya,” ujar Jokowi.

Karena itu, ia meminta agar dibangun sebuah sistem aplikasi keuangan desa yang lebih sederhana sehingga tak menyulitkan pembuatan pelaporan serta memudahkan pengawasan. Selain itu, sistem aplikasi keuangan yang sederhana dapat membuat kepala desa lebih fokus dalam mengurus dan menata desanya.

“Enggak usah laporan itu bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang, untuk apa? Laporan seperti itu untuk apa? Enggak ada gunanya. Yang penting itu simpel, sederhana, gampang dicek, gampang dikontrol dan diawasi.

Prinsipnya begitu,” kata Jokowi. Pada bagian lain, Jokowi menekankan pentingnya disiplin etos kerja nasional dan pengawasan anggaran di daerah, termasuk mengubah pola pikir (mindset) di tengah persaingan antar-bangsa dan negara.

“Inilah yang harus kita bangkitkan, disiplin nasional, etos kerja nasional kita yang harus kita ubah. Mindset kita, pola pikir kita, harus kita ubah semuanya. Tidak bisa kita seperti yang kemarinkemarin,” katanya.

Menurut Presiden, sejumlah negara lain telah menyusul Indonesia yang dahulu kala menjadi pelopor sejumlah pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Dia mencontohkan dahulu Indonesia mengirim guru-guru untuk membantu membangun pendidikan di Malaysia, namun saat ini, Indonesia terkalahkan dalam sektor pendidikannya.

Laporan Meningkat

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan laporan penyelewengan dana desa sangat tinggi. Sampai akhir tahun 2016 saja, KPK menerima sebanyak 300 laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana desa.

“Kami menerima pengaduan dari masyarakat, banyak sekali itu penyimpangan dana desa,” ujarnya.

Namun, persoalannya KPK tidak berhak menyelidiki perkara itu. Sebab, kepala desa sebagai subjek dana desa bukanlah termasuk penyelenggara negara.

Oleh sebab itu, KPK melimpahkan laporan itu ke Inspektorat Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi atau ke aparat pengawasan internal pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi untuk ditindaklanjuti.

“Oleh sebab itu, kami ingin memberdayakan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) supaya efektif mengawal dana desa agar betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat desa,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyebutkan sampai saat ini sudah ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa.

“Dari 600 laporan yang masuk, 300 di antaranya sudah tindaklanjuti, sedangkan sebagian tidak lengkap dan dinilai hanya pelanggaran administratif saja. Kebanyakan para pengurus dana desa tidak tahu administrasinya.

Dari 300 laporan itu, kita sudah laporkan ke polisi dan KPK dan sebagian sudah ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan dan operasi sapu bersih pungli dan sebagainya,” kata Eko. Ant/cit/fdl/AR-2

koran-jakarta.com

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :