Pengelolaan Dana Desa - Membangun Desa Bukan Sekadar Menggelontorkan Uang Bangun Industri Sekunder Desa untuk Dorong Pertumbuhan Tinggi

  • Kategori Desa --
  • Senin, 27 November 2017 10:34
Pengelolaan Dana Desa - Membangun Desa Bukan Sekadar Menggelontorkan Uang Bangun Industri Sekunder Desa untuk Dorong Pertumbuhan Tinggi

Jika mayoritas dari 75 ribu desa bisa tumbuh 30–40 persen, ekonomi nasional bisa tumbuh 7 persen.

Membangun industri sekunder hasilkan nilai tambah yang pertumbuhannya tak terbatas.

JAKARTA - Pemerintah mesti mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pada akhirnya berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk itu, para pembantu Presiden mesti menyadari bahwa membangun desa bukan sekadar menggelontorkan Dana Desa, apalagi jika dana dipecah kecilkecil malah menjadi pemborosan.

Dana Desa harus fokus dimanfaatkan untuk membangun fondasi ekonomi perdesaan, dimulai dengan meningkatkan infrastruktur dengan irigasi dan jalan desa. Kemudian, membangun pasar desa modern dan industri sekunder yang memproses komoditas pangan desa menjadi industri yang punya nilai tambah.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, mengemukakan dengan memanfaatkan Dana Desa secara efektif maka sekitar 75 ribu desa penerimanya berpotensi tumbuh 30–40 persen, karena mulai dari nol relatif tidak sulit.

“Kalau sekitar 75 ribu desa yang mewakili 175 juta rakyat, bisa tumbuh sebesar itu, sangat mungkin kita mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen secara riil dan produktif, dibandingkan pertumbuhan lima persen yang konsumtif dan fiktif selama ini,” papar dia, ketika dihubungi, Minggu (26/11).

Masyhuri menjelaskan fondasi ekonomi perdesaan adalah infrastruktur perdesaan modern, irigasi, jalanan desa, informasi secara online (dalam jaringan/daring) untuk mendapatkan berbagai informasi langsung ke perdesaan.

Misalnya, tentang cuaca, berita komoditas yang sedang dibutuhkan, informasi pengelolaan lahan, jenis tanaman, dan efektivitas pupuk. “Inilah petani modern. Bagaimana tingkatkan teknologi untuk kebutuhan produktivitas petani, misalnya mesin apa yang dibutuhkan untuk mengeringkan palawija secara efektif.

Mereka bisa belajar sendiri dari daring, baru bisa diciptakan sistem pemasaran online,” tutur dia. Dengan sistem informasi seperti itu bisa diketahui, misalnya desa mana saja penghasil cabai rawit atau lada terbaik.

Dari situ pula petani bisa melakukan pemasaran untuk mendapatkan harga terbaik, yang mendekati harga di kota. “Jangan heran, harga di kota bisa 3–5 kali lipat di desa,” imbuh Masyhuri. Menurut dia, sistem seperti ini tidak mungkin diperoleh masyarakat desa tanpa fasilitas negara.

Fungsi perguruan tinggi yang saat ini tidak berhubungan dengan kebutuhan, bisa menyatu di sini. Memang, sejumlah perguruan tinggi seperti IPB dan UGM pernah melakukannya, tapi secara ad hoc akibat keterbatasan dana dari pemerintah.

“Nah, Dana Desa itu yang dipakai. Mereka tidak perlu nunggu bayaran dari kota, cukup dengan daring mereka sudah dikirim. Itulah tujuan fintech (teknologi jasa keuangan ),” kata Masyhuri.

Guru Besar Ekonomi Pertanian itu menambahkan strategi pengelolaan Dana Desa secara produktif adalah untuk membangun industri sekunder yang memproses komoditas pangan desa menjadi industri yang punya nilai tambah. Dan, untuk membangun industri sekunder sebenarnya tidak susah, tapi harus dibantu negara.

“Nggak masuk akal kita makan kripik kentang yang bahannya impor. Mestinya kembangkan kripik ubi, kripik tales, itu di luar negeri yang disukai,” ungkap dia.

Industri sekunder juga bisa memproduksi cabai dalam kemasan yang tahan waktu, sehingga masyarakat tidak akan kekurangan kalau gagal panen cabai. Sama dengan bawang merah, kalau paceklik harga naik tinggi. “Sekarang harga jatuh. Itulah nasib petani ditelantarkan. Apakah mereka tidak susah. Industri sekunder itu kuncinya.

Nah di sini kuncinya, kerja sama,” tutur Masyhuri. Selanjutnya, Dana Desa juga digunakan untuk membangun pasar desa modern dengan fasilitas cold storage, silo, fasilitas bersih, sambungkan secara daring dan fintech, menggunakan solar power untuk pemanasan dan pendinginan.

Semua sumber listrik dari energi terbarukan di desa berlimpah. Sinar matahari berlimpah dan gratis, banyak sekali tumbuhan untuk biofuel, biomassa dari kayu, alang-alang, rumput dan sebagainya. Biogas dari kotoran ternak, dan kalau ada sungai digunakan untuk mikrohidro.

“Kita dikasih kelimpahan sumber alam, jangan gunakan energi fosil. Itulah modern farming. Itu dilakukan negara maju. Modernisasi bukan toko yang jual Gucci, bukan dengan impor tepung untuk mi, tapi mengembangkan sagu, cassava,” tukas Masyhuri.

Tugas Negara

Hal senada diungkapkan Direktur Pusar Studi Masyarakat, Irsyad Ade Irawan. Menurut dia, negara berkewajiban turun ke desa membangun fasilitas pergudangan, sistem transportasi, fintech, teknologi pertanian dari daring untuk tingkatkan produksinya.

Lalu, memastikan produk petani diserap pasar, dan perguruan tinggi dikerahkan ke desa. “Di situ baru kita bisa ciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, bukan fiktif. Itulah pertumbuhan berkelanjutan, bukan pemiskinan berkelanjutan,” tegas dia.

Irsyad menambahkan pembangunan pasar desa modern sama sekali belum pernah dibuat negara. Selama ini, masyarakat desa justru ditelantarkan, ditekan sistem ijon, dibuat bergantung pada impor, dan malah diserbu dengan usaha yang mematikan perdesaan seperti minimart.

“Inilah akibatnya jika pembuat kebijakan tidak pernah merasakan hidup di desa. Pemikiran mereka memodernkan desa dengan buka supermarket dan mal.

Menggunakan produk impor dianggap maju,” tukas dia. Padahal, tegas Irsyad, hal itu yang justru mematikan rakyat perdesaan. Uang dari desa ditarik ke kota dan selanjutnya dari kota dibawa ke luar negeri. “Itu pemiskinan yang berkelanjutan, bukan kebutuhan hidup yang membangun.”

Menurut dia, untuk membangun industri sekunder komoditas petani desa modalnya tidak besar, bisa dibentuk dalam usaha kecil menengah (UKM). Dan, bank sebagai lembaga intermediasi harus mendukung. “Yang tidak masuk akal, bagaimana kredit 800 triliun rupiah dikasih ke properti, itulah yang membunuh kita.

Nggak mungkin ada ratusan mal kalau tidak ada instruksi penguasa. Tidak mungkin juga tanpa campur tangan penguasa kalau importir pangan dapat ratusan triliun,” papar Irsyad.

Padahal, menurut dia, menekan inflasi dengan impor dan menekan harga petani nasional itu sama saja bunuh diri, karena hal itu justru membantu petani asing. Setelah produksi nasional menyusut, petani asing akan menaikkan harga. 

koran-jakarta 

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :