15 Juta Rakyat Desa Terlibat Proyek Padat Karya

  • Kategori Desa --
  • Kamis, 2 November 2017 14:11
15 Juta Rakyat Desa Terlibat Proyek Padat Karya

Jakarta - Mulai awal Januari 2018, sekitar 15 juta rakyat desa akan terlibat dalam proyek padat karya yang digelar pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub) , dan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan berkoordinasi untuk melaksanakan proyek padat karya di 74.954 desa. Sedikitnya 200 orang per desa akan dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan secara padat karya.

"Rakyat desa akan diajak untuk bekerja dan hasil kerja mereka mendapatkan imbalan. Diupayakan mereka mendapat upah bulanan dan kalau bisa mingguan," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Untuk memantapkan program dan memuluskan koordinasi empat kementerian, saat ini tengah disusun peraturan presiden (perpres) tentang proyek padat karya ini.

Pembangunan infrastruktur di desa, kata Presiden, seminim mungkin menggunakan alat berat. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga manusia diserahkan kepada rakyat setempat dan dijadikan proyek padat karya. Rakyat dilibatkan dalam pembangunan jalan, selokan, waduk, embung, bendungan, irigasi, proyek air bersih, dan rumah warga. Ada proyek Kempupera, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

"Jika pada masa lalu ada BLT (Bantuan Langsung Tunai, red), mulai tahun depan ada kegiatan padat karya. Rakyat bekerja dan kemudian mendapat bayaran," ungkap Presiden.

Pada 2017 terdapat 74.954 desa yang menerima Dana Desa. Jika tenaga kerja yang terserap 200 orang per desa, akan ada 14,99 juta rakyat yang bekerja.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun Dana Desa. Pada 2018, Dana Desa tetap sama. Pemerintah memilih untuk membereskan terlebih dahulu penyaluran Dana Desa agar tepat arah. Para pendamping Dana Desa diberdayakan agar penggunaannya lebih berkualitas. Pemerintah bahkan melibatkan Polri dalam pengawasan Dana Desa.

Tak Ada yang Mangkrak
Sejak awal memimpin negeri ini, 20 Oktober 2014, demikian Presiden, pihaknya memacu pembangunan berbagai jenis infrastruktur, baik infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, pertanian, maupun infrastruktur dasar. Harga BBM pada pengujung 2014 dinaikkan dan dana subsudi dialihkan untuk membangun infrastruktur. Hingga saat ini, semua pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. "Saya yakin tidak akan ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Tahun depan, banyak proyek infrastruktur yang sudah rampung," kata Presiden.

Dia menjelaskan, banyak jalan dan waduk yang sudah bisa dioperasikan. Proyek infrastruktur bisa berjalan dengan baik karena pendanaannya tidak semuanya dari APBN. BUMN dan swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Ada banyak proyek yang didanai dan digarap bersama, sehingga meminimalkan risiko mangkrak.

Di Jakarta, sejumlah proyek infrastruktur masa lalu yang mangkrak diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Presiden yakin, proyek light rail transit (LRT) akan memberikan keuntungan kepada investor karena jalur LRT cukup panjang dan tidak hanya satu.

Presiden mengakui, pembangunan infrastruktur di Jakarta menimbulkan kemacetan. Karena itu, pembangunannya dipercepat agar tahun depan sudah rampung. Infrastruktur transportasi juga dibangun di daerah lain, termasuk di luar Jawa dan di kawasan Indonesia timur.

Untuk mendongrak daya beli rakyat, demikian Presiden, pemerintah akan mempercepat belanja modal agar tidak menumpuk di kuartal IV dan tidak ada dana yang diparkir di bank pemerintah daerah. Sedangkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, pemerintah akan mendorong pembangunan industri dengan memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha.

Presiden tidak menampik fakta tentang rendahnya laju pertumbuhan industri. Selain memberikan kemudahan investasi dan menata ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat, pemerintah akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), sejak 2015 atau sejak pemerintahan Jokowi, APBN menganggarkan Dana Desa yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada 2015, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20,8 triliun, angka itu melonjak 126 persen menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Tahun ini dan tahun depan, Dana Desa dianggarkan masing-masing Rp 60 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Namun, karena jumlah penduduk bertambah, persentase penduduk miskin berkurang tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen atau menjadi 27,77 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 17,10 juta orang atau 61 persen di antaranya berada di perdesaan.

Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83 dibanding 1,74 pada September 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,48, seiring naiknya garis kemiskinan dari Rp 361.990 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Kecuali itu, hingga kuartal II-2017, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data BPS juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2014, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,37 juta orang, pada 2015 naik menjadi 17,89 juta orang, namun pada 2016 turun menjadi 17,28 juta orang. Per Maret tahun ini, penduduk miskin di perdesaan berjumlah 17,10 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduki miskin di perkotaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perdesaan dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Dorong Konsumsi
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin malam, mengungkapkan, program padat karya yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada Januari 2018 akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. “Dengan demikian, program tersebut bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan ke target APBN 2016 sebesar 5,4 persen,” ujar dia.

Dia mengakui, dibandingkan program sosial lainnya berupa BLT yang langsung digunakan untuk konsumsi, proyek padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bisa lebih efektif memutar perekonomian. “Soalnya, ini melibatkan lebih banyak sektor,” tutur dia.

Secara terpisah, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Investor Dailymenjelaskan, program padat karya yang disiapkan Presiden Jokowi bakal efektif memangkas angka kemiskinan di perdesaan. Syaratnya, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di perdesaan. “Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan sekitar 75.000 desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang sekitar 15 juta orang. Kalau penggunaan dana desa tepat sasaran, penyerapan tenaga kerja akan naik signifikan,” tegas dia.

Menurut Bhima, jika program padat karya itu berjalan sesuai rencana, akan ada penguatan daya beli masyarakat miskin di perdesaan. Juga akan terjadi pembukaan lapangan kerja secara massal di daerah, dengan catatan lebih dari 60 persen Dana Desa digunakan untuk belanja infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan desa. “Jumlah desa yang punya badan usaha milik desa (BUM-Des) masih sedikit. Saya kira untuk membuka lapangan kerja paling efektif adalah mendorong unit usaha BUM-Des di 74.000 lebih desa. Targetnya dalam satu tahun, 80 persen desa sudah punya unit usaha, terutama di sektor industri pengolahan,” papar dia.

Sementara anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, alokasi Dana Desa bila difokuskan untuk membangun infrastruktur di perdesaan bakal mampu memangkas angka kemiskinan. "Jika tahap infrastruktur sudah baik maka tahap berikutnya yaitu fokus pada penguatan ekonomi masyarakatnya," kata Eva Kusuma Sundari dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, Dana Desa harus dikelola sebaik mungkin karena menjadi peluang untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan konsumsi masyarakat di perdesaan yang pada gilirannya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran bisa menghapus ketimpangan perekonomian antarwilayah,” tandas Eva.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengemukakan, alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar per desa jika dikelola dengan baik dan akuntabel bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. “Program ini sekaligus bisa mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” kata dia, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi tingkat kesenjangan dengan menciptakan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Pemerataan yang diupayakan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga melalui ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu penting seiring penambahan jumlah penduduk,” kata Sri Mulyani saat mengisi acara seminar Asia Pacific Food Forum 2017 di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Menkeu, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan kunci mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

beritasatu.com

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :