Tata Kelola Sektor Pertanian Harus Diperbaiki

Ekonomi | DiLihat : 248 | Selasa, 25 Juli 2017 11:13
Tata Kelola Sektor Pertanian Harus Diperbaiki

Jakarta: Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) menyatakan kebijakan pengelolaan sektor pertanian telah menimbulkan ketidakadilan bisnis pangan sehingga harus ditata ulang. Kondisi itu penting dilakukan agar sektor pertanian bisa terus tumbuh secara maksimal dan nantinya memberi efek bagi perekonomian Indonesia.

Ketua Umum MAI Fadel Muhammad mengatakan, dalam tata niaga pangan terjadi anomali pasar yang telah berlangsung lama karena pada puncak piramida bisnis pangan struktur pasarnya cenderung oligopolistik, meskipun di tingkat petani struktur pasarnya sudah demokratis.

Pengusaha pangan besar memanfaatkan kelemahan sistem logistik dan distribusi yang belum efisien dan rantai pasok terlalu panjang. "Struktur pasar dan perilaku pasar belum adil dan seimbang sehingga terlihat nyata tingginya disparitas harga antara di produsen dan konsumen," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Menurut Fadel, secara umum dalam bisnis pangan,yakni beras, jagung, bawang merah, cabai, gula, daging sapi, daging ayam, telur dan minyak sawit. Middleman atau pedagang meraup untung di atas normal profit. Untuk sembilan komoditas pangan strategis para pelaku bisa memperoleh Rp463 triliun setahun.

"Sedangkan petani memperoleh harga rendah dan profit marjin petani sekitar Rp105 triliun. Ini angka fantastis. Middleman telah berperilaku parasit terhadap petani. Di sisi lain middleman ini juga menghisap konsumen. Konsumen menanggung harga mahal senilai Rp1.320 triliun," ujar mantan Gubernur Gorontalo itu.

Fadel menjelaskan, untuk memproduksi padi 79,3 juta ton gabah kering giling atau 46,1 juta ton beras setahun diperlukan biaya sekitar Rp278 triliun dan petani memperoleh marjin Rp65,7 triliun Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp10.582 per kilogram (kg) setara Rp488 triliun.

"Distribusi profit marjin antarpelaku ini jelas tidak berkeadilan. Pasalnya, keuntungan produsen Rp65,7 triliun ini jika dibagi kepada 56,6 juta anggota petani dari 14,1 juta rumah tangga petani padi, maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp1-2 juta per tahun," pungkasnya.

 

metrotvnews.com