Subsidi Pertanian Masih Dibutuhkan

Peluang Usaha | DiLihat : 387 | Rabu, 19 Juli 2017 14:02
Subsidi Pertanian Masih Dibutuhkan

Jakarta - Bantuan subsidi seperti untuk penyebaran benih di dalam sektor pertanian masih sangat diperlukan dan tidak perlu dihapus karena bakal berdampak kepada program yang bertujuan menggalakkan kedaulatan pangan di Tanah Air. "Bantuan subsidi benih ini masih dibutuhkan. Petani masih berharap terhadap subsidi ini," kata Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo dalam rilis, Selasa (18/7).

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan subsidi benih juga berperan penting seperti untuk penyangga program desa mandiri. Menurut dia, jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, maka hal itu dinilai hanya persoalan mekanisme saja.

Sementara itu, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengeritik mekanisme terkait wacana penunjukan langsung penyedia bantuan alat dan mesin pertanian karena dinilai rawan terjadi penyalahgunaan wewenang. "Penunjukan secara langsung hanya dapat dilakukan salah satunya apabila barang yang dibeli merupakan bagian dari penanganan keadaan darurat seperti bencana alam. Alsintan (alat dan mesin pertanian) jelas tidak memenuhi kriteria ini," kata peneliti bidang Perdagangan CIPS Hizkia Respatiadi.

Menurut Hizkia, bila hal tersebut dibiarkan maka akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada pelanggaran hukum pada proses pengadaan barang dan jasa. Dia mengingatkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah harus selalu berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. "Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres No. 4/2015, pengadaan barang seperti alsintan dengan nilai paling tinggi Rp5 miliar paling tidak harus melalui proses Pelelangan Sederhana," katanya.

Ia menyatakan bahwa prosedur ini mewajibkan adanya pengumuman mengenai rencana pengadaan di website kementerian terkait dan Portal Pengadaan Nasional, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti seleksinya. CIPS juga mendorong agar kebijakan pemerintah memungkinkan sektor swasta untuk mengimpor stok beras demi mengimbangi rendahnya produksi dalam negeri.

Sebagaimana diwartakan, pengamat masalah pertanian Dr Gede Sedana menilai, kini ada kecendrungan semakin meningkat perubahan iklim, sekaligus rentan terhadap bencana alam dan resiko usaha sektor pertanian. "Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran terhadap sistem pasar yang belum berpihak kepada petani," kata Gede Sedana. Ia mengatakan, untuk itu diperlukan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Kondisi itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Anggaran belanja subsidi pangan pada APBN tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 19,8 triliun yang terdiri dari subsidi beras sejahtera (rastra), margin fee, dan cadangan beras pemerintah. Berdasarkan LKPP BPK yang dikutip, Jumat (7/7/2017). Jika dilihat dari tren alokasi subsidi pangan sejak dua tahun yang lalu mengalami mengalami penurunan. Di mana, sejak 2015 sebesar Rp 21,8 triliun, dan pada 2016 Rp 22,0 triliun.

Anggaran subsidi pangan ini bahkan telah dikonsolidasikan antara Kementerian Pertanian dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) beberapa bulan lalu. Dalam pertemuan yang membahas subsidi di bidang pertanian ditegaskan perlu ada perbaikan di sektor pertanian agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, masih subsidi di sektor pertanian yaitu subsidi pupuk pada RAPBNP 2017 juga tetap sebesar Rp 31,2 triliun dengan volume pupuk 9,55 juta ton. Sedangkan subsidi benih juga tetap Rp 1,3 triliun dengan volume benih bersubsidi 116.500 ton yang meliputi benih padi dan kedelai.

neraca.co.id