Segera Hadir Buku "Jebakan Krisis dan Ketahanan Pangan: Sehimpun Saran dan Solusi"

Poros Tani | DiLihat : 317 | Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:12
Segera Hadir Buku "Jebakan Krisis dan Ketahanan Pangan: Sehimpun Saran dan Solusi"

BAGI warga desa, barangkali persoalan ketersediaan bahan pangan di tengah pandemi saat ini tidak serumit mereka yang tinggal di kawasan perkotaan. Lahan pertanian dan pekarangan desa masih cukup memadai untuk mengusahakan ketahanan pangan secara mandiri.

Namun sampai kapan warga desa bisa mengupayakan ketersediaan bahan pangannya secara mandiri, sementara pandemi sendiri belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.

Ini belum lagi persoalan global ancaman krisis pangan, yang tentunya membutuhkan penanganan secara komprehensif, lekas, dan tuntas. Bukan saja menyangkut sektor pertanian dari hulu hingga hilir, tapi semua lini kehidupan yang kini terdampak pandemi.

Salah satu kebijakan Indonesia dalam menangani krisis pangan saat pandemi covid 19 adalah menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin program pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah.

Pekan kedua Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menhan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab untuk membangun food estate (lumbung pangan) seluas 165 ribu ha dalam menghadapi krisis pangan.

Namun sejumlah pihak mengatakan pembangunan food estate di bawah tangungjawab Kemenhan tidak tepat. Alasannya adalah Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara. Apalagi, akhir-akhir ini, perseteruan antara Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut China Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.

Pihak tersebut mengusulkan agar food estate dinahkodahi oleh Kementerian Pertanian (Kementan), sebab Kementan adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

Meski demikian, program food estate harus tetap jalan mengingat krisis pangan sudah di depan mata. Tidak ada waktu lagi untuk mempersoalkan siapa leading sector-nya. Sosok Prabowo yang tegas dapat membantu kelancaran penyediaan lahan 165 ribu hektar untuk menanggulangi krisis pangan.

Program food estate pernah dijalankan di Papua. Namun penggunaan 1.2 juta hektar sawah di Merauke tersebut dapat dikatakan tidak optimal. MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi Estate) dikritik lembaga internasional karena merusak lingkungan dan mengubah cara hidup orang Papua serta menghancurkan biodiversiti kekayaan alam Papua. Sementara hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat.

Indonesia sebagai negara agraris dan tanah yang subur harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia bila mengambil kebijakan food estate terintegrasi dapat dieksekusi tepat waktu. Keberlimpahan pangan yang mendapatkan pasar dunia tentunya dapat memperbaiki neraca perdagangan di masa depan.

Dan, sudah saatnya ingatan kita akan tahun 2020 bukan saja merujuk pada kengerian pandemi Covid-19, melainkan juga pada kengerian krisis pangan. Inilah momen untuk membangkitkan pangan lokal sebagai benteng pertahanan pangan kita.

Pandemi Covid-19 telah membawa ekor masalah ketahanan pangan di seluruh negeri. Tak terkecuali Indonesia. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menanganinya. Laporan media massa, negara eksportir beras seperti Vietnam, Thailand, dan India mulai membatasi pengiriman ke Indonesia.

Sementara, produksi beras dalam negeri pada April-Juni 2020 mencapai 11 juta ton. Stok beras diperkirakan hanya aman sampai Juli 2020. Ironisnya, proporsi gandum sebagai pangan pokok di Indonesia melonjak dari 21 persen pada 2015 menjadi 25,4 persen pada 2017. Total impor gandum Indonesia pada 2017 mencapai 11,6 juta ton. Mau tidak mau, pemerintah dituntut untuk membuat strategi jitu guna memenuhi kebutuhan pangan 267 juta penduduk Indonesia.

Strategi pemenuhan pangan sudah saatnya kembali berbasis pada keberagaman ekologi dan budaya Nusantara. Pentingnya keberagaman pangan sebenarnya telah disadari Presiden Sukarno. Saat berpidato dalam Perayaan Hari Tani pada September 1965, Sukarno menekankan pentingnya mengubah menu makan agar tidak melulu beras.

Menurut Sukarno, upaya untuk meningkatkan produksi saja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemikiran Sukarno ini seperti menekankan isi pidatonya saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor, 27 April 1952.

Saat itu, Bung Karno sudah menyadari sulitnya memenuhi perut penduduk negeri ini yang jumlahnya terus berlipat, sementara produksi pangan cenderung ajek, bahkan berkurang. Karena itu, menurut Bung Karno, “Persediaan bahan makanan itu harus ditambah.

”Penambahan sawah bukanlah jalan keluar, mengingat luas lahan yang cocok untuk budidaya padi sawah sangat terbatas. Sukarno mengajak menanami lahan kering dengan aneka tanaman yang “nilai khasiatnya harus dibuat sederajat dengan nilai khasiat padi, misalnya jagung, jewawut, kedelai, kacang tanah. Penggiatan seleksi bagi tanam-¬tanaman tanah kering ini teranglah satu keharusan yang lekas harus kita penuhi”.

Terlepas peliknya penanganan krisis pangan sejak dulu kala hingga sampai di tengah dan pasca pandemi, tentu rentetan panjang itu membutuhkan solusi dan strategi jitu. Untuk itulah, Pandu Tani Indonesia (Patani) dalam waktu dekat yang bertepatan dengan moment Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020, akan meluncurkan buku berjudul “Jebakan Krisis dan Ketahanan Pangan: Sehimpun Saran dan Solusi”.

Menjadi sangat spesial, karena buku ini ditulis orang-orang yang luar biasa, yakni Prof Dr H Bomer Pasaribu SH SE MS, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS, Prof Dr Hermanto Siregar, Dr Ir Anton Apriyantono MS, Ir Sutarto Alimoeso MM, Franciscus Welirang, Dr Ir Harry Santoso IPU, Ir Glenn Pardede MBA, dan penulis tamu dari kalangan milenial H Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA. one