Sektor Pertanian Butuh Pemimpin yang Mampu Wujudkan Swasembada

Ekonomi | DiLihat : 199 | Selasa, 25 Juni 2019 | 11:03
Sektor Pertanian Butuh Pemimpin yang Mampu Wujudkan Swasembada

Jakarta - Sektor pertanian dinilai memerlukan sosok pemimpin tangguh, memiliki gagasan besar serta kemampuan manajemen yang baik. Dengan demikian, target untuk swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di 2045 bisa terwujud.

Pengamat Ekonomi Pertanian Rachmat Pambudy mengatakan, untuk mewujudkan swasembada pangan bukan perkara yang mudah. Namun demikian, dia menilai upaya tersebut telah dimulai di era Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

"Selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) telah menciptakan program pengembangan infrastruktur pertanian seperti embung, irigasi, jalan desa dan ekstensifikasi pertanian peternakan. Bahkan, juga penggebrak dalam mencetak sawah dan kebun,” ujar dia di Jakarta, Senin (24/6/2019).Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, Kementan juga telah melakukan pengembangan sejumlah komoditas pangan secara besar-besaran, seperti jagung, bawang merah, bawang putih, ayam buras dan sapi daging dalam program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB).

"Baru di era ini, beras, jagung, kedelai, gula dan bawang malah ekspor ke luar negeri," ungkap dia.

Selain itu, lanjut Pambudy, pemerintah selanjutnya perlu mempertahankan jajaran menteri yang mampu mencetak predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kementeriannya masing-masing. Ini guna menjaga transparansi penggunaan anggaran pemerintah dalam 5 tahun mendatang.

Dia menjelaskan, pada awal pembentukan Kabinet Kerja pada 2014 silam, Presiden Jokowi telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas dan integritas.

Hasilnya, dalam 3 tahun terakhir kepemimpinannya, pemerintahan Jokowi-JK mendapat stempel WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memimpin sebuah kementerian untuk mendukung program pemerintah sekaligus menyelenggarakannya dengan prinsip clean government memang bukanlah perkara sepele," tandas dia.

liputan6