Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Pembangunan 2020-2024

Infrastruktur | DiLihat : 628 | Jumat, 10 Mei 2019 | 10:19
Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Pembangunan 2020-2024

                                infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan konektivitas.
JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jaringan jalan akan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam agenda pembangunan 2020 hingga 2024. Pembangunan infrastruktur itu mencakup jalan tol ataupun nontol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas. 

Basuki menjelaskan, infrastruktur perlu terus dibangun guna meningkatkan daya saing nasional. Sebab, keberadaan jalan tol maupun nontol, pelabuhan maupun infrastruktur lain mampu menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala pengembangan usaha Indonesia.

"Ini sudah terjadi pada lima tahun terakhir," ujar Basuki ketika menjadi pembicara dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5). 

Basuki memberikan contoh manfaat keberadaan tol Trans Jawa yang sudah membuka peluang usaha baru dan meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha. Salah satunya bagi pelaku pemasok bahan kebutuhan industri di Klaten yang dapat mengirimkan produknya lebih cepat ke Cikarang. 

Selain itu, Basuki menambahkan, usaha transportasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga ikut tumbuh. Sebab, waktu tempuh antarkota semakin singkat. 

Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol yang ditargetkan mencapai 4.479,33 kilometer hingga 2024. Tapi, Basuki menegaskan, bukan berarti jalan arteri ditinggalkan begitu saja. "Sekarang, jalur arteri Pantura sudah lebih baik," ujarnya. 

Dalam pembangunan infrastruktur yang baru, Basuki mengatakan, pemerintah terus berupaya menggaet Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Misalnya saja untuk pembangunan di daerah Sumatera yang akan dikaitkan dengan antisipasi bencana alam seperti jalur evakuasi dan shelter tsunami. 

Kementerian PUPR juga menggaet Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk mengembangkan jalan perkebunan rakyat di Bengkulu. Sebab, kondisi jalanan yang masih rusak menyebabkan cost petani sawit masih tinggi. "Saya udah izin ke Bappenas, dan mereka oke," ucapnya. 

Tidak hanya membangun yang baru, pemerintah juga memanfaatkan infrastruktur yang sudah selesai di bangun. Misalnya, 29 bendungan yang telah rampung akan dilanjutkan dengan jaringan irigasi. Pipanya dapat dimanfaatkan untuk air bersih atau pengendali banjir. 

Begitupun dengan jalan tol yang akan dikoneksikan dengan kawasan tertentu seperti kawasan pariwisata dan industri. Salah satu daerah yang masuk dalam perencanaan adalah daerah Ngawi dan Nganjuk. "Sudah diajukan kawasan industri 300 dan 400 hektare di kedua daerah yang harus dikoneksikan dengan jalan tol," ujar Basuki. 

Basuki menambahkan, pekerjaan lainnya adalah menyelesaikan proyek infrastruktur yang belum selesai. Setidaknya masih ada 20 bendungan lagi yang harus diselesaikan pada tahun ini. Selain itu, pemantapan jalan nasional yang ditargetkan mencapai 97 persen. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar infrastruktur jalan tol yang sudah dibangun segera disambungkan dengan titik-titik industri. Tanpa koneksi tersebut, daerah-daerah tidak dapat menikmati pertumbuhan ekonomi. 

Tidak hanya kawasan industri, Jokowi meminta koneksi juga dilakukan antara jalan tol dengan tempat wisata, sentra industri kecil dan pusat produksi. "Baik pertanian ataupun perkebunan," tuturnya dalam acara yang sama. 

Apabila konektivitas ini tidak dapat dikerjakan, Jokowi menilai, Indonesia tidak dapat bermimpi untuk masuk dalam lima besar negara ekonomi dunia. Sebab, pemerataan infrastruktur menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

republika