Ketahanan Pangan Inti dari Pembangunan Nasional

Ekonomi | DiLihat : 294 | Senin, 06 Mei 2019 | 09:47
Ketahanan Pangan Inti dari Pembangunan Nasional

Ketahanan pangan merupakan masalah kompleks yang penanganannya memerlukan sinergi dari seluruh sektor pembangunan, mulai dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan, bahkan ekonomi. Ketahanan pangan juga menjadi inti atau syarat mutlak untuk pembangunan nasional.Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengungkapkan, tidak ada negara yang mampu melakukan pembangunan tanpa menyelesaikan terlebih dahulu masalah pangannya. Hal tersebut disampaikannya dalam arahannya di hadapan peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/4).

“Upaya-upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya bertujuan mencapai status tahan pangan, tetapi juga untuk memperkecil risiko terjadinya kerawanan pangan,” ujar Agung.Agung menguraikan sejarah keterkaitan antara ketahanan pangan dan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan kemanan. Pembangunan ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

“Untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, kami telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memonitor situasi ketahanan pangan wilayah,” jelas Agung.

Sementara itu, FSVA mempunyai peran strategis dalam penentuan target intervensi program. BKP memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), Pengembangan Koorporasi Usahatani (PKU) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

FSVA juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan oleh Bappenas, dalam memfokuskan program Scale Up Nutrition (Sun) Movement yang salah satunya fokus pada Gerakan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).Kementerian Desa juga menggunakan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan-Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT). Sementara, Kementerian Pendidikan Nasional memakai FSVA dalam menentukan lokasi Program Gizi Anak Sekolah.

“Di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan penyusunan kebijakan/program ketahanan pangan,” ujar Agung.

Untuk tindak lanjut Bimtek, kabupaten menyusun peta FSVA kabupaten yang hasilnya harus disampaikan kepada Gubernur dan Bupati sehingga dapat digunakan dalam pembuatan program dan kebijakan di tingkat daerah.

“Pada 2019 ini, kami bekerja sama dengan WFP dalam bentuk transfer knowledge diharapkan dapat digunakan untuk penyempurnaan penyusunan FSVA dan pengembangan platform online untuk FSVA ke depan,” kata Agung.

pertanianku


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau