Digitalisasi Rantai Pasokan Beras Penting Diupayakan

Ekonomi | DiLihat : 70 | Jumat, 12 April 2019 | 11:10
Digitalisasi Rantai Pasokan Beras Penting Diupayakan

Jakarta — Data BPS (2019) merilis bahwa inflasi per Januari sebesar 2,82% (YoY). Walaupun lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2018, namun bahan pangan tetap menjadi kontributor utama inflasi, salah satunya beras (BPS, 2019).

Dewan Pakar Rumah SandiUno Indonesia (RSI) Haris Harahap menyatakan, selain masalah (kapasitas) produksi, hal yang menjadi masalah tidak optimalnya peran pemerintah adalah dalam menata rantai pasokan pangan, di mana pihak yang sangat dirugikan adalah petani dan konsumen.

Ia menyebutkan, rata-rata margin yang dinikmati oleh “perantara” mencapai 60 persen-80 persen per kilogram, sedangkan petani, yang 56 persen adalah petani kecil, hanya menikmati margin berkisar 1,8 persen per kilogram. Secara tidak langsung inflasi didorong oleh keberadaan para ‘tengkulak’ ini.

“Dalam beberapa kasus, pemerintah mengklaim telah berupaya untuk mengatasi praktik broker beras seperti ini, dengan membeli hasil panen petani. Namun fakta lapangan menunjukkan hal berbeda,” kata Haris dalam diskusi di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Ia menyebutkan, di tahun 2017, terdapat 1 juta ton beras yang tidak mampu diserap oleh Bulog. Selain itu, harga gabah dari Bulog yang relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Namun di periode berikutnya, pemerintah justru mengimpor 2,25 juta ton di sepanjang 2018.

“Kebijakan ini justru merugikan petani dan konsumen. Seharusnya harga pasar bisa ditekan jika Bulog mampu benar-benar mengoptimalkan perannya,” ujarnya.

Haris menjelaskan, beberapa diantara masalah klasik yang tengah dihadapi Bulog adalah kapasitas gudang dan distribusi. Saat ini, kapasitas gudang Bulog berkisar 3 juta ton, dan tidak mampu lagi menampung beras, sehingga menyewa gudang untuk penyimpanan berlebih.“Juga idak optimalnya distribusi ke daerah, di mana saat Provinsi Riau defisit beras, stok 2,5 juta ton melimpah di gudang Bulog,” jelasnya.

Padahal, kilah Haris, filosofi gudang pada dasarnya untuk menyimpan barang sebelum ada pemesanan (untuk didistribusikan). Sedangkan pangan beras, merupakan komoditas yang demand-nya bersifat sustainable dan terus meningkat.

“Dengan demikian, digitalisasi distribusi beras merupakan solusi terbaik untuk mempertemukan supply dan demand,” katanya.

Terlebib, saat ini di Indonesia terdapat 9 provinsi yang merupakan sentra produksi beras. Pemanfaatan teknologi digital bertujuan untuk mengefisienkan time lag sehingga hasil panen tidak perlu berlama-lama berada di gudang. Stakeholder utamanya adalah petani, pemerintah, pengecer (pasar-pasar di daerah), dan konsumen.

“Pemerintahan Prabowo-Sandi dalam hal ini membuat dan mengelola aplikasi Berasku yang secara teknis digunakan oleh petani menginformasikan volume produksi dan tingkat harga kepada pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat baik secara individu maupun dalam kapasitas sebagai pengecer, dapat melakukan pemesanan kepada petani, dalam skala dan rentang waktu tertentu. Sehingga, seluruh pihak yang memiliki konstribusi terhadap aspek ketahanan pangan dapat mengoptimalkan perannya, tanpa kehadiran para tengkulak.

Di saat yang sama, Pemerintahan Prabowo-Sandi akan mengoptimalkan peran BUMN/BUMD untuk secara teknis melakukan kegiatan distribusi beras ke daerah-daerah dengan volume yang lebih real time. Dengan demikian, margin sebesar 60% – 80% yang dinikmati oleh tengkulak dapat dihilangkan, dan harga beras lebih terjangkau.

“Sehingga, pada akhirnya tingkat harga dapat lebih dikendalikan dengan baik,” ujar Haris. (*/Dry)

Oleh: Ahmad ZR
indonesiainside


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau