Rencana Pemerintah Setarakan Gaji Aparatur Desa dan PNS Terbentur Aturan

Kabar Desa | DiLihat : 343 | Rabu, 20 Februari 2019 | 12:59
Rencana Pemerintah Setarakan Gaji Aparatur Desa dan PNS Terbentur Aturan

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menilai rencana pemerintah menyetarakan gaji aparatur desa dan pegawai negeri sipil (PNS) tidak mungkin dilakukan. Hal itu sebelumnya sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, namun penyetaraannya harus sesuai aturan dan penyesuaian APBN.

"Karena dari sisi aturannya kan belum dibuat. Kemudian, apakah dari APBN tersedia enggak dananya?" kata Yandri kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).Menurut dia, Jokowi kurang memahami peraturan soal penyetaraan gaji tersebut, dan bisa mengecewakan publik, khususnya aparatur desa yang sudah percaya akan janjinya."Memang negara ini dikelola begitu (harus disesuaikan dengan APBN), mungkin Pak Jokowi enggak ngerti kali masalah APBN, masalah peraturan," ucapnya.

"Saya kan di Komisi II, tahu persis masalah itu. Jadi di APBN enggak ada porsinya, kemudian peraturannya enggak ada. Jadi kalau tiba-tiba Pak Jokowi menjanjikan bahwa perangkat desa itu setara dengan golongan IIA, saya kira itu tidak mungkin, dan faktanya hari ini memang tidak terealisasi," ujarnya.Ketua DPP PAN ini turut prihatin dengan belum terealiasasinya rencana pemerintah tersebut. Meski begitu, dia berharap kinerja semua perangkat desa tidak terpengaruh, meski rencana itu tidak terpenuhi.

"Kita berharap kalau ini tidak terealisir, perangkat desa tetap semangat bekerja," tutur Yandri.Sebelumnya pemerintah berencana menetapkan besaran gaji perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan IIA. Realisasi penerapan skema gaji baru perangkat desa ini masih dalam pembahasan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani Maming mengatakan, pihaknya masih menunggu isu teknis pembiayaan dari kebijakan kenaikan gaji para perangkat desa ke depannya.

Pasalnya, berdasarkan aturan yang ada, gaji perangkat desa tersebut masuk jenis pembiayaan yang bersumber di APBD, sehingga otomatis kebijakan ini akan membebani APBD di masing-masing pemda.

"Jika nanti implementasinya akan membebani APBD, tentunya kebijakan ini akan kembali kepada kemampuan APBD di daerah. Dan sayangnya, masing-masing pemda memiliki kemampuan yang berbeda-beda," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.

okezone


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau