Agar Transparan Pemerintah Desa Mesti Punya Pejabat PPID

Kabar Desa | DiLihat : 411 | Selasa, 12 Februari 2019 | 10:44
Agar Transparan Pemerintah Desa Mesti Punya Pejabat PPID

Pekanbaru - Kewenangan desa mengelola anggaran negara, diharapkan juga disertai unsur transparansi yang memadai. Komisi Informasi (KI) Riau pun meminta kepada seluruh pemerintahan desa di Riau supaya segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bukan sebatas itu, institusi yang mengawal informasi publik ini juga berharap pemerintahan desa menetapkan peraturan desa (perdes) tentang keterbukaan informasi publik.

Menurut Komisioner KI Riau Bidang Edukasi, Sosialiasasi dan Advokasi, Johny Setiawan Mundung, ada beberapa pasal dalam undang-undang desa yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.

"Paling tidak, terdapat lima pasal dalam undang-undang desa yang menyinggung soal keterbukaan informasi. Nah Ini sudah menjadi dasar yang kuat untuk menggesa pemerintah desa membentuk PPID dan peraturan desa soal keterbukaan informasi," terang Johny, Senin (11/02).

Pada pasal 24 dalam UU Desa, sebut Johny, diterangkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keterbukaan. "Selain itu, ada lagi di pasal 27 UU Desa yang mewajibkan kepala desa menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakatnya," sambungnya.

Oleh sebab itu, pemerintahan desa selaku pengguna anggaran turut membekali diri dengan seperangkat aturan agar keterbukaan informasi bisa berjalan lancar.

Johny menambahkan, seperangkat aturan itu nantinya bakal menjadi koridor keterbukaan informasi publik di unit pemerintahan paling kecil di Tanah Air. "Kita desak agar pemerintah desa segera membentuk PPID, Standar Operasional Prosedur (SOP), Daftar Informasi Publik (DIP) desa berikut perdes-nya."

Sebagai informasi Komisi Informasi Pusat sudah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. Ada pun Perki dengan nomor 1 tahun 2018 secara jelas secara teknia tentang keterbukaan informasi desa.

"Pada tahun 2017 lalu, KI Riau pernah menyelesaikan sengketa informasi salah satu desa di Kampar. Dan baru-baru ini pun sudah masuk dua sengketa informasi desa ke KI. Oleh sebab itu, sekali lagi, kami mendesak agar desa segera perhatian terhadap keterbukaan informasi ini," ujar Johny.

Ada pun desa yang dikucurkan untuk lebih dari 1.500 desa di Riau mencapai Rp 1,2 triliun.

gatra