Dukung Rawa untuk Lahan Sawah, Pemerintah Susun Perpres

Ekonomi | DiLihat : 103 | Rabu, 07 November 2018 | 10:34
Dukung Rawa untuk Lahan Sawah, Pemerintah Susun Perpres

                                Potensi lahan rawa di Indonesia mencapai 34,1 juta hektare
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Lahan Sawah Abadi. Perpres diperlukan untuk menjaga luas lahan baku sawah nasional. Saat ini lahan sawah menyusut 9% dalam lima tahun terakhir menjadi 7,1 juta hektare.

"Kita tahu sawah begitu mudah berubah fungsi jadi perumahan, apartemen, SPBU, industri. Perpres ini akan menjawab itu, (mencegah) alih fungsi,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR, Budi Situmorang, Senin (5/11).

Upaya menjaga Ketahanan pangan nasional telah dilakukan Kementerian Pertanian. Pada peringatan Hari Pangan Nasional (HPS) ke-38 di Kalimantan Selatan baru-baru ini, Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste, Stephen Rudgard, memberi penghargaan atas upaya Pemerintah Indonesia.

"Pemanfaatan lahan rawa ini sangat penting untuk memberikan makan populasi yang terus berkembang. Namun lebih penting lagi untuk memiliki pendekatan pertanian yang berkelanjutan dalam berbagai intervensi pertanian," ujar Stephen pada pembukaan puncak Peringatan HPS di Desa Jejangkit, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (18/10).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan, potensi lahan rawa di Indonesia sangat luas yakni mencapai 34,1 juta hektare. Lahan rawa ini tersebar di 18 provinsi dan 300 kabupaten. Dari total luas tersebut, potensi untuk pengembangan pertanian seluas 21,82 juta hektare atau 64 persen.

"Bila digarap 10 juta hektare saja yang tersebar di Sumsel, Kalsel, Jambi dan Kalbar, ditanam minimal dua kali setahun, dengan produktivitas enam ton per hektar, akan menghasilkan padi 120 juta ton setara 60 juta ton beras. Beras surplus bahkan bisa memasok kebutuhan dunia,” tutur Amran.

Amran menjelaskan pemanfaatan lahan rawa harus dengan prinsip sustainable agriculture. Selain itu harus dikerjakan dengan full mekanisasi dan pola mina padi sehingga dapat menghemat Rp 15 juta per hektare, dari biaya cetak sawah Rp 19 juta menjadi Rp 4 juta per hektare.

"Produktivitas dulu dua ton per hektare umur enam bulan, sekarang menjadi enam ton per hektare. Bahkan bisa ditanam padi tiga kali setahun produktivitas 8,3 ton per hektar, hasilnya 250 juta ton setara Rp 1.134T. Produksi ini mampu memasok pangan dunia," jelas Amran.

Tidak Sebatas Seremoni
Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja melihat positif potensi sawah rawa di Kalimantan Selatan dalam acara Peringatan Hari Pangan Sedunia sangat besar. Ia mengingatkan agar dilakukan pembinaan dan dijaga keberlanjutannya.

"Agar jangan hanya saat seremoni saja. Jangan sampai satu bulan kita balik lagi ke Jejangkit suasananya sudah lain dengan ketika Menteri hadir di sana,” kata Entang.

Pada penutupan acara HPS di Halaman Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ahad (21/10), Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menegaskan, peringatan HPS ke-38 tidak berhenti pada seremoni. Ada keberlanjutan dalam menggerakkan sektor pertanian di Kalsel.

"Kemarin Menko Perekonomian dan Mentan mengatakan kepada saya, pemanfaatan lahan rawa lebak ini akan terus dikawal hingga tiga tahun ke depan," jelasnya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Pending Dadih Permana menambahkan, pengembangan lahan rawa tidak hanya menyelesaikan pekerjaan fisik saja. Tetapi juga pengembangan manusianya. Ini karena kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu penentu keberlanjutan optimalisasi lahan.

"Tiga tahun ini kami ingin mendampingi dan memastikan bahwa kegiatan budi daya berjalan dengan baik," ujar Pending.

Pending menjelaskan, salah satu cara pendampingan adalah melalui penyuluhan. Lewat penyuluhan diharapkan masyarakat bisa mengelola lahan rawa menjadi satu kluster yang menguntungkan untuk kegiatan usaha tani.

republika


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau