Kementan disarankan segera evaluasi berkurangnya lahan pertanian

Ekonomi | DiLihat : 332 | Senin, 22 Oktober 2018 | 10:10
Kementan disarankan segera evaluasi berkurangnya lahan pertanian

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Melky Nahar menyarankan agara Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengevaluasi berkurangnya lahan pertanian di Idnonesia. Menurut Melky, banyak lahan di Indonesia dikonversikan ke industri lainnya."Kurang tepat kalau Mentan gunakan rawa sebagai lahan pertanian. Kalau pemanfaatan rawa karena keterbatasan lahan, itu karena banyak lahan tani yang menjadi areal pertambagnan," kata Melky seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/10).

Hasil kajian Jatam menunjukkan konsesi industri ekstraktif mencakup 19 persen dari lahan pertanian padi Indonesia yang sudah dipetakan. Sebanyak 23 persen lahan yang diidentifikasi mampu diolah untuk pertanian padi. Jatam juga mempertanyakan realisasi program cetak sawah yang dilakukan Kementan.

Kementan diminta untuk lebih tegas dalam menangani masalah tersebut, termasuk persoalan cetak sawah.

Di kesempatan terpisah, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Wahyu A. Perdana mengingatkan Kementan soal rencana rawa gambut dijadikan lahan produktif pernah gagal di era orde baru.

Wahyu menuturkan, pada zaman Soeharto, proyek lahan gambut satu juta hektar berakhir dengan kegagalan. Rawa gambut merupakan ekosistem esensial yang terbentuk jutaan tahun, bukan hanya memiliki fungsi hidrologis, tetapi juga sebagai penyimpan karbon, jika rusak maka akan menyebabkan perubahan iklim.

"Pada akhirnya perubahan iklim akan berdampak pada produksi pertanian," ujarnya, Jumat (19/10).

Dia mengaku belum mendapat detail program yang dimaksud Kementan tersebut. Untuk itulah Walhi mewanti-wanti agar Kementan menerapkan prinsip kehati-hatian dini, yang juga dikenal dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kami berharap Kementan berhati-hati dan belajar dari pengalaman sebelumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa pada 1995 melalui Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, tidak berakhir mulus, bahkan hampir setengah dari 15.594 keluarga transmigran yang dahulu ditempatkan pada kawasan tersebut meninggalkan lokasi.

Pemanfaatan lahan rawa tandasnya harus diletakkan secara hati-hati. Kemampuan ekosistem, kata Wahyu, tidak bisa dipandang terpisah-pisah. Menurutnya, fungsi dan dampaknya terhadap ekosistemdan produksi pangan harus dipertimbangkan secara matang. [idr]

merdeka


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau