Redam kecemburuan, Pemerintah usul Dana Kelurahan

Kabar Desa | DiLihat : 84 | Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:07
Redam kecemburuan, Pemerintah usul Dana Kelurahan

Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran dana bagi kelurahan sebesar Rp3 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019. Kementerian Keuangan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin (15/10/2018) mengusulkan pengadaan dana ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, Dana Kelurahan itu berasal dari pengurangan Dana Desa sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya, alokasi Dana Desa pada 2019 diusulkan Rp73 triliun yang kemudian dipangkas menjadi Rp70 triliun.

"Kami anggarkan Rp3 triliun yang dialokasikan sebagai Dana Kelurahan. Selama ini ada kecemburuan yang menyebutkan ‘kenapa hanya desa saja yang dapat dana'," ujarnya seperti dikutip dari republika.co.id.

Sri menjelaskan, Dana Kelurahan beda konsepnya dengan Dana Desa. Dana desa memiliki pos tersendiri yang menjadi bagian dari Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan dikelola oleh masing-masing desa. Sedangkan Dana Kelurahan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dana Alokasi Umum (DAU).

Sri menjelaskan, pemerintah kini masih mencari mekanisme agar dana tersebut tetap difokuskan ke dana kelurahan yang diberikan khususnya ke daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. “Supaya nantinya tidak tercampur dengan DAU lainnya,” ujarnya.


Sri Mulyani tak menjelaskan, apa yang menjadi payung hukum pemberian Dana Kelurahan. Untuk Dana Desa, yang menjadi payung hukum adalah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tahun lalu, dengan keberadaan Undang-Undang tentang Desa, pemerintah pusat harus menggelontorkan dana besar untuk untuk 74 ribu desa. Pada 2016 anggaran totalnya Rp46,96 triliun, setiap desa menerima Rp614 juta. Sedang pada 2017 ini sekitar Rp60 triliun, tiap desa jatahnya naik menjadi Rp1 miliar.

Kondisi ini membuat banyak kelurahan iri dengan desa, sebab desa memperoleh dana karena status mereka. Bahkan, beberapa desa menolak diubah jadi kelurahan karena bisa kehilangan Dana Desa.

Misalnya di Kabupaten Tangerang, Banten. Beberapa desa, kondisi masyarakat, infrastruktur, dan geografisnya sudah layak menjadi kelurahan. Tapi pemerintah daerah tak bisa mengubah sendiri status desa menjadi kelurahan. Harus ada referendum untuk mengubah status itu, sesuai pasal 11 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) lalu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta alokasi Dana Kelurahan.

Jokowi menjanjikan akan mengusahakan Dana Kelurahan, asal APBN mampu menopang dana ini. "Kalau mampu akan diberikan," kata Jokowi dalam keterangan Sekretariat Kabinet, dikutip Kamis (26/7/2018).

Padahal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, Dana Kelurahan ini tak mendesak dibagikan. Sebab, daerah dengan penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Juli lalu mengatakan, Dana Desa diberikan karena tingkat kemiskinan di desa paling banyak. Dana Desa diperlukan untuk mendorong pengentasan kemiskinan.

beritagar


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau