Kementan Pertahankan 35 Ribu Ha Lahan Persawahan di Bekasi

Ekonomi | DiLihat : 337 | Selasa, 08 Mei 2018 | 10:39
Kementan Pertahankan 35 Ribu Ha Lahan Persawahan di Bekasi

               Kementan akan terus mendorong kebijakan Pemprov Jabar terkait lahan abadi 
JAKARTA -- Kementerian Pertanian melalui Tim Upaya Khusus Swasembada (Upsus) Jawa Barat, mempertahankan lahan abadi persawahan di Kabupaten Bekasi seluas 35 ribu hektare (ha). Langkah ini dilakukan demi mencegah kepemilikan terhadap lahan tersebut.

Ketua Tim Upsus Jawa Barat, Banun Harpini, menyatakan Kementan berjanji terus mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang lahan abadi agar dapat segera diberlakukan. "Penyusutan lahan di Kabupaten Bekasi perlu mendapat perhatian, terlebih Kabupaten Bekasi merupakan sentra beras utama," kata Banun saat melakukan Gerakan Percepatan Tanam di desa Picung Timur, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Senin (7/5).

Ia menyebutkan saat ini luas lahan baku Kabupaten Bekasi 48.406 ha, sebelumnya pada 2017 mencapai 51 ribu ha atau terjadi penyusutan enam persen.

Kecenderungan atau tren penyusutan terus terlihat berkenaan dengan kepemilikan. Oleh karena itu, mempertahankan 35 ribu ha lahan abadi bagi persawahan menjadi hal penting. Kebijakan dan peraturan daerah perlu didorong guna menjaga kesinambungan ketersediaan pangan.

Banun memuji tim Upsus Jawa Barat yang telah bekerja sama dengan para petani, khususnya di Kabupaten Bekasi yang mampu mempertahankan panen lumintu atau berkesinambungan setelah panen lanjut gerak tanam di awal Mei 2018.

Target Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten Bekasi di bulan Mei 2018 sebanyak 7.916 ha, dan hingga awal minggu ke-2 pada 6 Mei 2018 dilaporkan telah ditanami padi seluas 1.251 ha. Sisanya, seluas 6.665 ha terus didorong untuk diselesaikan sebelum bulan Ramadhan ini.

Banun optimistis target LTT dapat tercapai tepat waktu dengan program yang telah disiapkan bersama timnya. Selain pemanfaatan alat dan mesin pertanian di seluruh lokasi tanam, Kementan juga menyiapkan posko percepatan tanam.

"Posko ini merupakan kerja sama dengan TNI AD untuk menampung permasalahan di lapangan dan dicarikan solusinya," kata Banun.

Posko ini bersifat mobile dan disiapkan petugas bintara pembina desa atau babinsa yang siaga mengawal kebutuhan petani. Empat petugas Babinsa disiapkan di tiap posko, khususnya di Kecamatan Kedung Waringin ada dua posko.

Banun menambahkan bahwa pasokan pangan secara nasional cukup seperti data yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa harga pangan turun atau telah terjadi deflasi. Untuk itu ia dan jajaran tim Upsus Jawa Barat siap turun ke lapangan, menampung permasalahan serta mencarikan solusi bagi petani sehingga dapat mencapai target produksi padinya sekaligus dapat memasok padi bagi kebutuhan nasional.

antara 


PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau