Kesalahan Administrasi Dana Desa Tak Akan Dipidana

Kabar Desa | DiLihat : 178 | Senin, 23 April 2018 | 12:39
Kesalahan Administrasi Dana Desa Tak Akan Dipidana

Banyaknya kepala desa yang diseret ke meja hijau karena kasus dana desa tak urung membuat banyak kepala desa menjadi ciut nyali. Belum lagi 10 ribu kasus yang masuk ke Satgas Dana Desa. Padahal, sebagian besar kesalahan sebenarnya lebih pada masalah administrasi dan belum tentu korupsi.

Untuk masalah ini menjadi lebih jelas bagi para kepala desa maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Trtinggal dan Transmigrasi (PDTT) menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan kepala desa tidak akan mengakibatkan pidana. Pidana hanya akan dijatuhkan pada kepala desa yang melakukan korupsi. “ Kami sepakat bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan kepala desa dalam dana desa tidak akan dipidanakan, kecuali korupsi,” kata Seretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, sebagaimana dikutip dari Republika.comdi Jakarta, baru-baru ini.

Sanusi menjelaskan, ada beberapa jenis penindakan yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan berpemerintahan yakni sanksi yang sifatnya administratif dan pidana. Dalam hukum administrasi, kata Sanusi, terdapat sanksi yang tegas apakah sifatnya ganti rugi, penurunan pangkat dan lain-lainnya.  “ Ini yang ingin kami tegaskan, jadi tidak setiap kesalahan bakal masuk dalam ranah pidana,” katanya. Untuk konteks dana desa, karena para kepala desa adalah termasuk penyelenggara negara karena mengelola dana yang sumbernya dari APBN maka kesalahan yang sifatnya administrasi aspek yang ditonjolkan adalah pembinaan.

Beberapa waktu lalu Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung menandatangani Nota kesepemahaman mengenai Dana Desa. Dalam MoU itu Kejaksaan Agung akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindak hukum lainya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) terkait penyaluran dana desa.

Bukan itu saja, Kejaksaan Agung juga melakkan Pengawalan dan Pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) pusat maupun daerah, Koordinasi dan Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset, pengawalan dana desa melalui program Jaksa masuk Desa, penyediaan data, informasi, keterangan saksi dan atau hal terkait penanganan perkara pidana, pengembangan sumber daya manusia dan bentuk kerjasama lain yang disepakati.

Jadi Kementerian PDTT bakal bekerjasama dengan Kejagung untuk bisa mendorong peran kejaksaan sebagai pengawal dari pelaksanaan dana desa. Tetapi sekaligus Anwar Sanusi menjelaskan agar kerjasama ini bermaksud agar para kepala desa menjadi paham mengenai apa dan bagaimana konsekuensi hukum dengan penggunaan dana desa. Kemendes telah menjadwalkan, dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi massal bersama Kejagung Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri mengenai program ini. Semua program ini dimaksudkan agar penggunaan dana desa berjalan sesuai peruntukannya dan kekawatiran terjadinya korupsi bisa diantisipasi semaksimal mungkin sejak dini.(ary/berdesa)

berdesa