Gerdema Hasilkan Kemajuan Pemerintahan Desa

Kabar Desa | DiLihat : 230 | Kamis, 19 April 2018 | 09:24
Gerdema Hasilkan Kemajuan Pemerintahan Desa

MALINAU - Dampak dari program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) sangat terlihat di Kabupaten Malinau. Di akhir bulan Maret lalu, sudah 60 persen lebih pemerintah desa di Kabupaten Malinau melaksanakan kewajibannya, yaitu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes).

Hal itu menjadi pertanda bahwa program Gerdema mampu men-support pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa. Selain itu, Kabupaten Malinau juga diketahui bersama sebagai kabupaten yang desa-desanya paling siap menerima dana desa yang merupakan pemerintah pusat sesuai Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Saat ditanya apakah kemampuan tersebut karena hasil dari proses pembelajaran Gerdema, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan dan membenarkannya. “Ya, sudah pasti itu,” katanya saat diwawancarai Radar Tarakan beberapa waktu lalu terkait perjalanan kepemimpinannya bersama Topan Amrullah, S.Pd, M.Si di dua tahun periode kedua menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malinau.

Tujuh tahun yang lalu, kata Bupati yang akrab disapa Yansen ini, di salah satu desa dirinya tegaskan bahwa kalau masyarakat atau desa dikatakan tidak mampu, bukan berarti pemerintah yang bekerja, tapi masyarakat dan desa harus tetap bekerja.

Bagaimana agar masyarakat dan desa bisa kerja, maka tugas pemerintah yang memampukan. Agar mampu, tegasnya lagi, maka harus dilatih. “Nah dilatih saja juga tidak cukup, harus diberi keyakinan dulu kepada dia. Eh kamu yakinlah kamu bisa melakukan ini, karena ini kepentingan kamu. Kamu bisa! Nah baru dilatihlah dia,” ujarnya.

Setelah diberikan pelatihan dan mampu, kemudian masyarakat sadar, mengerti dan bisa melakukannya, maka, katanya lagi, berikanlah tanggung jawab membangun kepada masyarakat. “Dalam perjalanan inilah kita melihat, sampai saat ini dan tahun ini, ya 60 persen paling kecil, saya rasa mungkin sekarang sudah 70-80 persen sudah melakukan (LKPPDes) itu,” bebernya.

Sebenarnya, kata Bupati berkaca mata ini, hal seperti inilah yang harus dilakukan. Itu sebabnya, salah satu indicator dan target kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau tahun ini adalah memampukan pemerintahan desa dari perspektif pemerintahan. Karena di dalam tugas-tugas pemerintahan itu terkandung apa yang namanya kebutuhan rakyat.

“Nah kalau kita memampukan pemerintahan desa dengan menjalankan tugas dan kewajibannya, apa bedanya tugas Presiden? Presiden juga menyejahterakan rakyat. Apa juga bedanya tugas Gubernur?, juga membangun masyarakat. Apa bedanya tugas Bupati? Ya membangun masyarakat juga. Nah sekarang apa bedanya Kepala Desa (Kades)?, ya sama membangun masyarakat juga,” katanya.

Kenapa Kades mempunyai tugas yang sama membangun masyarakat, karena sebut Bupati, ada UU yang mengaturnya. Lebih dari itu, ada juga dana yang Pemkab dan pemerintah pusat berikan. Sebab itulah, dirinya yakin, dengan memampukan pemerintahan desa itu sama dengan menyukseskan pembangunan.

“Kenapa begitu, karena masyarakat yang lebih tahu. Mereka yang lebih tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka dan mereka yang tahu bagaimana mereka membuatnya, karena mereka yang merasakannya,” tuturnya.

Karena itulah, sebutnya lagi, kemajuan itu bukan sekadar membangun, tapi rakyat harus merasakan dan maju itu bukan sekadar berubah, tapi rakyat harus menikmati. “Itu arti maju. Artinya dari nilai-nilai yang ada menjadi semakin bertambah. Oleh sebab itu, apa yang terjadi sekarang bukan sim salabim, tapi betul-betul direncanakan,” pungkasnya.(ags/fly)

prokal



PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau