Cerita Desa di Pedalaman Aceh yang Belum Merdeka

Kabar Desa | DiLihat : 381 | Selasa, 03 April 2018 | 09:01
Cerita Desa di Pedalaman Aceh yang Belum Merdeka

MALAM semakin larut. Suara jangkrik mulai berlomba memadati indera pendengar. Udara sejuk pun terus membekab tubuh. Dua hammock berwarna merah muda dan tua telah tergantung di teras rumah yang terbuat dari kayu.

Di teras, beberapa pemuda sedang asyik berbincang, sembari menyeruput kopi. Sekonyong-konyong, lampu penerang teras mulai redup, dan akhirnya padam. Gelap. Tak lama berselang, lampu kembali hidup. Namun, redup dan kembali mati. Meski gelap, pemuda yang sedang nongkrong di teras terus melanjutkan pembicaraannya. Mereka ada yang terduduk lesehan di lantai panggung teras, ada juga yang tengah tiduran dalam hammock yang berayun-ayun.

Tiba-tiba, Aji Shah (42), pemilik rumah yang ikut nimbrung dalam diskusi itu, bangun dan masuk ke dalam rumah. Lalu, dia keluar dengan membawa dua bola lampu, satu di tangan kirinya dan satu lagi dalam kantong kiri, celana selutut yang ia kenakan.

Aji berjinjit, ingin mengantikan lampu yang padam itu dengan bola lampu yang ia bawa. Mendadak, lampu itu hidup kembali dengan cahaya yang masih saja redup. Aji langsung menukar bola lampu dengan dua bola lampu yang dibawa. Lampunya hidup, tetapi cahayanya masih saja redup. Aji mengira, cahaya redup karena bola lampu yang rusak, padahal karena arus listrik yang tidak memadai.

"Memang redup ini. Maklum arus listriknya dari PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), enggak sanggup narik arusnya," kata Aji, dengan gaya bicara aksen Gayo seperti dilansir dari Okezone.

Aji Shah merupakan warga Desa Melidi, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Katanya, sejak berdiri pada tahun 1919, hingga sekarang, desa yang terletak di pedalam hutan Aceh Timur itu belum pernah mendapatkan penyaluran arus listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).Selama ini, masyarakat Melidi menerangi rumah dengan lampu telpok atau pembangkit listrik tenaga diesel (ginset)--bagi warga yang sanggup membeli dan menyediakan bahan bakarnya. Namun, pada 2012, rumah warga Melidi telah diterangi lampu "remang-remang" berkat arus listrik dari PLTMH, yang telah menjadi aset desa setempat. Meskipun dari pembangkit listrik, cahaya lampu yang dihasilkan pun masih redup, tidak sempurna, bahkan sering padam.

"Listrik PLTMH ini siang enggak hidup, mulai hidupnya dari jam lima sore (17.00 WIB) sampai jam tujuh pagi (07.00 WIB), sudah mati," ujar Aji.

PLTMH itu terletak di dalam kawasan hutan yang ada di Melidi. Setiap warga yang menggunakan arus listrik mikrohidro itu harus membaya ke desa setiap bulannya. Bagi rumah yang memiliki televisi harus membayar Rp35 ribu, bagi rumah yang hanya menggunakan lampu harus mengeluarkan uang Rp20 ribu, sedangkan bagi lansia atau janda cukup dengan membayar Rp10 ribu.

"Tidak ada aturan tulisan untuk pembagian arus listrik ini, hanya aturan lisan saja. Kadang-kadang yang janda dan lansia itu yang udah tua sekali itu tidak harus bayar. Uangnya itu untuk perbaiki mesin PLTMH, seperti dinamonya dan lain-lain lah," sebut Aji.

Pedalaman Simpang Jernih

Akhir Maret lalu, dilansir dari Okezone yang berkesempatan berkunjung ke dua desa yang ada di Simpang Jernih, Melidi dan Tampor Paloh. Begerak ke tujuan, media ini didampingi Yayasan Society For Health Education, Environtment dan Peace (Sheep) Indonesia. Simpang Jernih merupakan sebuah kecamatan yang terletak di perdalaman Aceh Timur, dan memiliki delapan desa. Empat desa di antaranya telah tersalurkan arus listrik dari PLN, yakni Simpang Jernih sebagai pusat kecamatan, Batu Sumbang, Pante Kera dan Rantau Panjang. Sedangkan empat desa yang belum memiliki arus listrik sama sekali dari PLN, yakni Melidi, Tampor Paloh, Tampor Boor, dan HTI Ranto Naru.

"Empat desa yang sudah tersalurkan arus listrik PLN ini berada dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Aceh Timur," kata Koordinator Bidang Pengorganisasian dan Advokasi Yayasan Sheep Indonesia, Husaini kepada Okezone, beberapa waktu lalu. Menuju ke Kecamatan Simpang Jernih, perjalan dimulai dari ibukota Provinsi Aceh, yakni Banda Aceh, dipaksa menempuh perjalanan darat selama delapan jam, agar sampai di Kabupaten Aceh Tamiang, setelah melewati kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa.

"Walaupun berada di kawasan Aceh Timur, pergi Simpang Jernih harus melalui Aceh Tamiang, karena dari Aceh Timur tidak ada akses," ujar Husaini.

Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dari pusat kota Aceh Tamiang menuju Pelabuan Serkil, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Perjalanan memakan waktu sekira dua jam, dengan medan jalan melewati perkebunan sawit, perumahan warga, naik dan turun gunung, dengan badan jalan yang tak diselimuti aspal.

Kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju ke Melidi, dengan tujuan ke rumah Aji Shah. Agar sampai ke desa terpecil itu, harus menggunakan transportasi boat kayu dengan kapasitas penumpang maksimal 12 orang. Boat pun melaju melawan arus membelah sungai Tamiang yang memiliki lebar 100 meter. Hamparan hijau pengunungan terpapar di sisi kiri dan kanan. Estimasi perjalanan memakan waktu sekira dua dua jam baru tiba di Melidi.

Masyarakat Belum Merdeka di 72 Tahun Indonesia Merdeka

Melidi, Tampor Paloh, Tampor Boor, dan HTI Ranto Naro, desa yang ada di Simpang Jernih belum merasakan pembangunan. Keadaan Tampor Boor dan HTI Ranto Naro sama dengan kondisi Melidi dan Tampor Paloh, tak punya listrik dan jauh dari sentuhan pemerintah. Masyarakat empat desa itu menghadapi berbagai masalah, mulai dari tidak ada listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, bahkan jaringan komunikasi. "Yang jelas kami belum merdeka. Kami belum memiliki lampu penerangan, jaringan komunikasi tidak ada, transportasi masih baik boat, itu tandanya belum merdeka. Walaupun negara kita sudah merdeka tapi kami belum menikmatinya," kata Hasbi (52), warga Desa Tampoor Paloh.

Desa Tampor Paloh, berbeda dengan Melidi. Meski Melidi telah memiliki PLTMH, Tampor Paloh masih menerangi rumah dengan lampu teplok. Hanya sebagai warga yang memiliki ginset untuk menghidupkan lampu di rumahnya. Warga mulai menghidupkan ginset itu pukul 18.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.

"Tengah malam sampai pagi itu gelap gulita tidak ada lampu. Kami sama kayak masih hidup di zaman Belanda dulu pakai lampu telpok," ujar Hasbi.

Bahkan, anak-anak di desa Tampor Paloh masih belajar membaca dan mengaji hanya memanfaatkan cahaya lampu taplok. Terlihat di rumah Said Husin (40), guru gaji di desa setempat. Mengajari beberapa anak mengaji dengan hanya cahaya lampu teplok. Husni tidak sanggup membeli ginset, dan mempersiapkan instalasi listrik untuk ginset. Lampu telpok itu pun ada yang milikinya pribadi dan bahkan ada juga yang dibawa oleh para murid ngajinya.

"Selain milik pribadi sebagian lampu teplok dibawa sama anak-anak juga. Rumah saya tidak ada ginset, saya tidak sanggup membayar uang membeli minyak ginset," ujarnya.

Tidak semua warga memiliki ginset di Tampor Paloh. Warga harus mempersiapkan uang untuk membeli minyak untuk ginset sebanyak Rp90 ribu per bulan. Sedangkan warga yang memiliki televisi harus mempersiapkan uang lebih banyak, Rp 150 per bulan untuk membeli minyak ke Aceh Tamiang.

Di desa itu, terdapat delapan ginset milik warga. Satu ginset dapat menerangi hingga 10 rumah warga, sedangkan penduduk di desa setempat sebanyak 400 jiwa dari 112 kepala keluarga.

"Warga yang pakai arus listrik dari ginset itu harus bayar kepada pemilik ginset itu,’’ sebut Hasbi.

Pengalaman Murni (30), warga Tampor Paloh, membeli kulkas satu pintu. Ia berharap dengan adanya listrik dari ginset, arus listrik dapat tersuplai cukup untuk lemari esnya. Tetapi, kulkas Murni yang baru saja dibeli harus dialih fungsi karena arus listrik yang tidak cukup.

"Saya buat untuk simpan baju kulkas itu dulu. Tapi sekarang kulkas itu udah saya jual, dari pada rusak enggak terpakai kan," urai Murni.

Selain tidak ada arus listrik, infrastruktur jalan juga belum terbangun di desa Simpang Jernih. Boat menjadi transportasi utama masyarakat untuk pegi ke perkotaan di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Dari Tampor Paloh menuju Pelabuhan Boat di Kuala Simpang memakan waktu selama lima jam, dengan ongkos Rp50 ribu sekali jalan.

"Jalur darat ada juga, tapi kalau musim hujan susah untuk dilewati. Bukan kita naik atas motor tapi motor naik atas kita, karena motonya banyak kita tolak. Jalannya banyak lubang besar bahkan memakan waktu lebih lama, sempat bermalam-malam di jalan," tutur Syarifuddin (38), warga Desa Melidi. Boat kayu sebagai saran transportasi utama masyarakat setempat tidak setiap hari tersedia. Jika banyak warga yang ingin hilir ke kota, maka yang mempunya boat pun bersedia untuk turun. Selain bahan bakar yang harus dibeli di perkotaan, aliran sungai Tamiang yang sangat bahaya juga mengundang resiko yang besar, apalagi kalau hujan dan air sungai meluap.

"Pernah terbalik boat, waktu itu saya bawa barang dagangan milik warga yang baru dibeli di kota. Air sungai naik, tepat di batu katak (sebuah batu yang berbentuk katak di tengah sungai) boat enggak sanggup naik, sehingga terbalik, dan saya harus ganti rugi (rupiah) 2 juta," ungkap Bakat, sopir Boat di Sungai Tamiang.

Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib mengatakan, pemerintah daerah telah menyusun program untuk pembangunan di Kecamatan Simpang Jernih. Katanya, wakil bupati akan menuju ke lokasi untuk pengecekan pembangunan jalan dari Pantai Bidari hingga ke Simpang Jernih, Aceh Timur.

"Daerahnya sangat jauh, kalau kita bangun jalan darat dengan biaya APBD memang tidak cukup jika pembangunan sekaligus. Pembangunan harus secara perlahan, bagaimanapun Simpang Jernih tetap wilayah kami," kata Hasballah saat dikonfirmasi, kemarin.

Dalam tahun ini, katanya, pemerintah akan melakukan pembangunan di Simpang Jernih, mulai dari infrastruktur jalan, hingga penyaluran arus listrik pada desa-desa yang ada di kecamatan tersebut.

Sebelumnya, dia mengaku, pihaknya sudah mengusulkan pembagunan untuk wilayah tertinggal itu kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namum belum mendapat balasan.

"Taget kami selama empat tahun ke depan akan selesai. Ke kementerian sudah beberapa kali kami usulkan untuk daerah tertinggal tapi belum ada respon," pungkasnya.

okezone



PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau