Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Politik pada Pertanian

Ekonomi | DiLihat : 601 | Jumat, 16 Maret 2018 | 09:50
Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Politik pada Pertanian

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu mulai memberikan perhatian secara politik untuk pertanian, termasuk di dalamnya sektor perkebunan sawit.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono saat menjadi pembicara pada Seminar dan Musyawarah Nasional (Munas) ke 10 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Jakarta, Kamis, mengatakan secara ekonomi pemerintah telah memberikan perhatian terhadap petani termasuk di sawit, namun dari sisi politik tidak demikian.

"Dari sisi politik belum sama sekali. Pemerintah Indonesia harus mulai memberikan perhatian terhadap komoditas kelapa sawit. Ini karena sawit memiliki daya saing yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lain," katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, juga terjadi di sektor pertanian secara umum, yang mana hingga saat ini asosiasi petani tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun dalam pesta demokrasi baik pada ajang pilkada maupun pilpres.

Menurut Tony, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, di mana posisi tawar asosiasi petani di negara tersebut sangat kuat.

Dia membandingkan jumlah petani di Jepang yang hanya sekitar satu persen dari jumlah penduduk Negara Matahari Terbit tersebut. Sementara di AS hanya lima persen dan Indonesia sekitar 35 persen dari total penduduk.

Meskipun hanya memiliki jumlah petani yang sangat kecil, namun Pemerintah Jepang dan AS sangat konsen dengan swasembada. Hal itu dilakukan Pemerintah Jepang dan AS dalam rangka menjaga ketahanan pangan (food security).

Oleh karena itu, tambahnya, kebijakan yang ditempuh kedua negara tersebut memproteksi sektor pertanian.

"Proteksinya berupa harga, tidak boleh menabrak floor price (harga dasar). Kalau menabrak floor price berarti harganya terlalu murah. Nah kalau murah berarti disinsentif bagi petani, padahal petani di Jepang tinggal satu persen. Kalau petani yang tinggal sedikit itu tidak diproteksi, maka mereka akan meninggalkan pertanian. Jadi di Jepang posisi tawar petani itu sangat tinggi," ujarnya.

Sementara di Indonesia sebaliknya, lanjutnya, pemerintah justru menerapkan selling price (harga batas atas), artinya harga tidak boleh nabrak plafon, kalau nabrak plafon, pemerintah ambil kebijakan impor.

"Jadi Indonesia lebih memproteksi konsumen," kata Tony.

Untuk sektor sawit, walaupun ada sekitar 20 juta orang yang bekerja di sektor ini, namun posisi tawar asosiasinya juga lemah.

"Ini karena memang para petani maupun pelaku usaha sawit di Indonesia belum memiliki tradisi bargaining position," katanya.

Menurut dia, pemerintah mungkin belum menyadari ternyata orang yang bekerja di sawit cukup besar yakni sekitar 10 persen dari jumlah penduduk yang punya hak pilih.

"Untuk itu pemerintah ke depannya harus mempertimbangkan perhatian yang lebih besar pada sektor pertanian," katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan 20 juta orang merupakan angka yang sangat besar.

Sehingga seharusnya, tambahnya, asosiasi baik pengusaha kelapa sawit maupun asosiasi petani kelapa sawit memiliki posisi tawar yang tinggi dalam setiap pesta demokrasi baik pada tataran lokal (pilkada) maupun nasional (pilpres).

"Selama ini para pekerja di perkebunan sawit hanya dijadikan sebagai obyek saja. Bahkan tak jarang pengusaha harus `nyumbang' atau diminta dana oleh calon bupati atau gubernur dalam sebuah pilkada," katanya.

Padahal, lanjutnya, sebetulnya dari sisi jumlah pemilih, pekerja kebun itu punya nilai tersendiri, karena jumlahnya banyak untuk di daerah-daerah tertentu.

"Jadi saya sepakat kalau pelaku perkebunan sawit jual mahal sedikitlah secara politik karena sebenarnya pekerja perkebunan itu punya posisi tawar. Apalagi di situ juga ada uang besar. Itu sangat dibutuhkan oleh siapapun yang akan maju di pilkada maupun pilpres," kata Yunarto.

bisnis