Pajang Baliho Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Mulai Terbuka

Kabar Desa | DiLihat : 438 | Jumat, 7 Juli 2017 10:24
Pajang Baliho Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Mulai Terbuka

NGAMPRAH, (PR).- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mewajibkan setiap desa memampang baliho yang memuat rencana penggunaan dana desa. Kewajiban itu sudah diikuti oleh sebagian desa di Kabupaten Bandung Barat. Namun, sejumlah desa belum memajangnya.

Bupati Bandung Barat Abubakar mengapresiasi desa-desa yang telah memampang baliho dana desa. Menurut dia, pengelolaan dana desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memang sudah semestinya dilakukan secara terbuka. Sehingga tidak meninggalkan pertanyaan pada masyarakat soal penggunaannya.

"Pemahaman di masyarakat siapa saja yang ikut musyawarah di desa juga kan masih terbatas. Artinya, ada orang yang ingin mendapat informasi mengenai pengelolaan keuangan di desa, tapi tidak ikut musyawarah. Makanya suka ada yang bertanya, ke mana APBDes itu digunakan? Padahal, zaman sekarang, masak dimasukkan ke kantong pribadi? Pemasangan baliho itu kan bagus," kata Abubakar di Lembang, Kamis, 6 Juli 2017.

Menurut dia, tuntutan masyarakat akan transparasi pengelolaan keuangan di pemerintah desa merupakan suatu hal yang wajar, karena anggaran yang digulirkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten ke desa-desa semakin besar. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pemerintah desa pun perlu semakin ditingkatkan.

"Memang pembinaan ke desa ini kan tidak bisa parsial. Seluruh unsur terkait harus terlibat, karena sumber-sumber pembiayaan ke desa itu datang dari APBN, APBD I, maupun APBD II. Itu kan harus dikawal agar tak menyalahi aturan. Dengan demikian, tujuan fungsionalnya bisa tercapai. Soalnya, kadang-kadang kan ada penafsiran yang salah. Bukan diselewengkan, tapi arah penggunaannya seringkali ditafsirkan berbeda," katanya.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Dengan memampang baliho dana desa, lanjut Abubakar, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga bisa semakin meningkat. Masyarakat bisa mengetahui apa saja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. "Jadi pemahaman fasilitas umum yang harus dibangun di desa itu ada uraiannya, seperti apa saja," ujarnya.

Dia menambahkan, pengelolaan keuangan di desa sudah semestinya ditujukan untuk pembangunan sarana-sarana yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat desa. "Apakah itu jalan, pasar, atau pembangunan lainnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa," ujarnya.

Kepala Desa Lembang Yono Maryono menuturkan, pihaknya telah memajang baliho dana desa di depan kantor desa sejak sekitar dua bulan lalu, begitu dana desa tahap pertama dicairkan. "Biar masyarakat tahu anggaran di desa. Sumber dananya dari mana dan pengalokasiannya untuk apa," katanya.***

pikiran-rakyat.com



PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau

Video Terbaru

Video Playlist +