Strategi Pembangunan - Program Padat Karya Beri Manfaat Beragam bagi Masyarakat Bangun Infrastruktur di Desa guna Dorong Pertanian

Infrastruktur | DiLihat : 311 | Rabu, 17 Januari 2018 11:49
Strategi Pembangunan - Program Padat Karya Beri Manfaat Beragam bagi Masyarakat Bangun Infrastruktur di Desa guna Dorong Pertanian

Inflasi Desember tahun lalu turunkan kesejahteraan buruh tani dan bangunan. Sinergi padat karya dan infrastruktur pertanian tekan kemiskinan di perdesaan.

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai program Padat Karya Tunai (PKT) akan berdampak lebih besar apabila diarahkan untuk membangun infrastruktur pendukung sektor pertanian di perdesaan.

Sebab, program tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan di perdesaan, tetapi juga bisa mendorong kemajuan pertanian sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.


Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan sektor pertanian selama ini menyerap sebagian besar tenaga kerja atau sekitar 31 persen. Selain itu, 50 persen lebih penduduk miskin juga bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, program padat karya perlu disinergikan dengan pertanian.


Untuk mendorong sektor pertanian perlu pembangunan infrastruktur pendukung, misalnya irigasi, embung desa, dan jalan desa. “Selama ini petani kesulitan menjual gabah langsung ke pasar karena akses jalan terbatas. Akibatnya, marjin harga lebih dinikmati oleh tengkulak,” kata dia, di Jakarta, Selasa (16/1). Apabila jalan desa bagus dan irigasi memadai, lanjut Bhima, petani bisa lebih menikmati marjin yang besar dari hasil panennya.


“Harapannya, dengan sinergi padat karya dan infrastruktur pertanian, jumlah kemiskinan di perdesaan akan turun signifikan,” tukas dia. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan inflasi Desember 2017 sebesar 0,71 persen menyebabkan kesejahteraan petani dan buruh tergerus karena upah buruh riil baik pertanian maupun bangunan turun.


“Secara nominal upah naik, tapi tergerus inflasi perdesaan 1,04 persen di Desember. Jadi, upah riil turun 0,78 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto.


Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi implementasi program PKT yang telah menunjukkan perkembangan begitu cepat. Apresiasi itu disampaikan usai meninjau pembangunan saluran irigasi tersier di Desa Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.


“Ini seminggu saja belum, tapi progresnya cepat sekali,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres, Selasa.


Pembangunan saluran irigasi tersier itu merupakan salah satu wujud pelaksanaan program padat karya tunai yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta melibatkan masyarakat setempat. “Ini ada 190 orang, tapi dibayarnya beda, setiap seminggu sekali,” ucap Presiden.


Presiden pun meyakini jika program padat karya yang dicanangkan pemerintah akan memberikan manfaat yang beragam bagi masyarakat. “Saya kira ini banyak manfaatnya, menambah uang beredar di masyarakat, dan kita harapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat desa semakin naik,” ungkap Jokowi saat meninjau pembangunan saluran irigasi tersier di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1).


Selain itu, imbuh Kepala Negara, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya pembangunan saluran irigasi tersier kali ini yang dikerjakan oleh sekitar 150 hingga 160 petani setempat.


Desentralisasi Anggaran


Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Imron Rozuli, menyampaikan, desentralisasi anggaran sebetulnya sudah berjalan, hanya belum mampu menutup celah masih timpangnya infrastruktur secara spasial dalam menopang aktivitas ekonomi sektoral.


Untuk itu, program padat karya selayaknya diarahkan untuk mendukung infrastruktur pertanian agar dapat menekan kemiskinan. “Persoalannya, kapasitas anggaran justru tersedot untuk pembangunan infrastruktur lain dan menimbulkan ekses merosotnya belanja untuk bidang pembangunan pertanian,” ungkap dia.


Imron menambahkan hal itu dipandang dari dua aspek, pertama infrastruktur yang mapan diharapkan menjadi sarana untuk menunjang akses bagi percepatan pemerataan pembangunan dalam jangka menengah panjang, atau besarnya belanja modal di bidang itu dalam jangka pendek atau tahunan menegaskan fisically minded dalam proses pembangunan.


“Sehingga pemerintah pusat menjadi sangat haus dengan anggaran yang memangkas anggaran ke daerah,” tukas dia. ahm/fdl/SB/WP

koran-jakarta



PROFIL DESA

Temukan juga kami di

Jajak Pendapat

Apakah kebiijakan pemerintah saat ini sudah mendukung kesejahteraan petani ?
  Sudah Mendukung
  Belum
  Tidak Tau