Presiden Minta Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dibuat Sederhana

  • Kategori UKM Desa --
  • Jumat, 19 Mei 2017 14:00
Presiden Minta Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dibuat Sederhana

JAKARTA -- Pemerintah telah memberikan anggaran dana desa yang meningkat setiap tahun. Dana ini diharap bisa memperbaiki infrastruktur desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Meski demikian, program ini bukan tanpa hambatan. Persoalan pelaporan dari aparat desa kerap menjadi hal yang rumit untuk diselesaikan. Hal ini kemudian berdampak pada kinerja desa dalam memanfaatkan anggaran yang ada.

"Saya lihat dulu laporannya ruwet. Bagaimana kepala desa mau kerja urus desanya, yang ada malah ngurus laporan yang kalau mau bikin laporan saja ruwet," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Kamis (18/5).

Menurutnya, Kementerian terkait baik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa membuat aplikasi agar aparat desa bisa membuat laporan yang lebih sederhana, sehingga laporan tersebut bisa cepat diselesaikan.

Jangan sampai laporan untuk anggaran dana desa dibuat berlembar-lembar dan berlapis-lapis. Meski laporannya lebih sederhara, tapi hasilnya bisa mudah dicek, dikontrol, dan diawasi. Percuma jika laporannya menumpuk dan berlapis-lapis, tapi dana yang diberikan hilang tidak jelas. Laporannya jadi tidak berguna.

"Sekali lagi saya ingatkan aplikasi sistem keuangan desa sangat penting sekali untuk segera diimplementasikan. Sehingga ada transparansi dan pertanggungjawaban yang konkrit," ungkap Jokowi.

Meski nantinya terdapat aplikasi pelaporan anggaran dana desa, Jokowi juga akan mengecek ke lapangan apa yang telah dilaporkan oleh aparat desa di masing-masing daerah.

"Agar tidak hanya laporan melalui tulisan saja yang baik, tapi anggaran ini harus benar-benar berdampak bagi masyarakat. Jangan sampai hanya basa-basi semata, tapi apa yang dianggarkan tidak ada," paparnya.

Di sisi lain, mantan Walikota Solo itu mengingatkan kepada Kemenkeu agar merubah orientasi prosedur yang selama ini dilakukan. Semuanya harus berorientasi pada hasil nyata. Pelaporan harus lebih mudah, jangan berbelit, sehingga tidak ada aparat desa atau dinas manapun yang lembur hanya untuk mengurusi laporan kinerja.

Menurutnya, saat ini tidak ada istilah negara yang lebih besar bisa mengalahkan yang kecil. Atau negara kuat mengalahkan negara lama. Zamannya sekarang di mana negara cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Jika Indonesia masih bertele-tele akan segala hal, maka negara ini akan kalah dalam pertaruangan antara negara, jangan berharap.

REPUBLIKA.CO.ID,

  • Bagikan :



  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :