55 BUMDes Belum Berjalan Maksimal Akan Panggil Tenaga Ahli Desa

55 BUMDes Belum Berjalan Maksimal Akan Panggil Tenaga Ahli Desa

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR- Keberadaan 55 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum berjalan maksimal sebagaimana fungsinya. Padahal, sesuai pembentukannya, BUMDes merupakan pilar penopang dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan.

Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Omsar Matondang mengungkapkan, sejauh ini BUMDes tersebut belum memperlihatkan pergerakan yang ril sesuai yang diharapkan.

“Kami (DPMD, Red.) melihat dari jumlah BUMDes itu, hanya ada sebagian yang sudah aktif, selebihnya jenis usahanya tidak berjalan,” jelasnya.

Menyikapi itu, dalam waktu dekat DPMD akan meminta tenaga ahli yang ada di kecamatan maupun kabupaten untuk segara menginventarisir dan melaporkan keaktifan masing-masing BUMDes tersebut. “Formatnya sudah kami kirimkan kepada tenaga ahli dan dinas terkait di kabupaten,” tegas Omsar.

Dengan indentivikasi itu, lanjutnya, maka DPMD dapat segara mendampingi dan melaksanakan pelatihan secara stimulan terhadap BUMDes yang selama ini tidak aktif. Dengan begitu, BUMDes benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Termasuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dari usaha yang dikelola BUMDes itu,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat di Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa (Kemendes-PDTT), Isminarti menganjurkan agar pemerintah daerah semestinya memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap BUMDes yang belum berjalan.

“Jadi harus ada inisiatif daerah untuk mengaktifkan melalui pendampingan dan pelatihan,” pintanya.

Terlebih, jika pengelola BUMDes memang dinilai belum paham dalam menggerakkan unit usaha yang dikelola oleh BUMdes. “Karena mengelola ini (BUMDes, Red.) harus terencana, laporan keuangan harus tersusun, termasuk penentuan jenis usah,” imbuh dia.

Bahkan, ia menilai, belum aktifnya BUMDes itu, maka peran serta kabupaten dalam mengembangkan desa-desa dinilai belum maksimal. “Padahal ini sudah menjadi kewajiban daerah,” tukasnya. (isl/keg)

sumber : kaltara.prokal.co

  • Bagikan :
  • Tambah Komentar :
    Komentar Anda :